Analisis putusan pengadilan negeri Bandung nomor : 366/PID.AN/2011/PN.BDG tentang tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak oleh Anak

Nurhadi, Muhammad Iqbal (2013) Analisis putusan pengadilan negeri Bandung nomor : 366/PID.AN/2011/PN.BDG tentang tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak oleh Anak. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (287kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (195kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (269kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (451kB) | Preview
	Text (BAB II) 4_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (398kB)
	Text (BAB III) 4_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (341kB)
	Text (BAB IV) 4_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (164kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 5_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (329kB)

Abstract

Anak adalah subjek hukum nasional yang hak-hak serta kepentingannya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan hukum terhadap anak juga meliputi perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana. Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana erat kaitannya dengan masalah pemidanaan, seringkali para penegak hukum tidak bersikap adil dan bijaksana dalam menjalankan proses peradilan, diantaranya dalam memberikan vonis terhadap anak pelaku tindak pidana. Hal tersebut sebagaimana terjadi pada putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 366/PID.AN/2011/PN.BDG. Dalam putusan tersebut yang menjadi permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai pertimbangan hukum oleh Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 366/PID.AN/2011/PN.BDG. Selain itu adalah mengenai analisis secara yuridis terhadap putusan tersebut, dimana Hakim dalam amar putusannya telah memvonis terdakwa anak 3 (tiga) bulan pidana penjara karena telah tertangkap tangan membawa senjata tajam tanpa hak. Berkaitan dengan hal tersebut, tindak pidana yang dilakukan oleh anak para penegak hukum perlu memperhatikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak pada saat berhadapan dengan hukum, pola pemidanaan untuk anak tentunya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang mengatur tentang kepentingan hukum anak, diantaranya diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Metode penelitian yang digunakan dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan memaparkan hasil penelitian yang telah diolah sebelumnya, kemudian dilakukan penelitian secara yuridis normatif dengan mempelajari dan mengkaji bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, juga terhadap pasal-pasal dalam KUHP, KUHAP, dan peraturan lain yang memiliki korelsi dengan permasalahan yang menjadi bahan kajian. Berdasarkan hasil Analisis diketahui bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 366/PID.AN/2011/PN.BDG adalah bahwa Hakim dalam pertimbangan hukumnya kurang mempertimbangkan keadaan terdakwa sebagai seorang anak, juga Hakim tidak memperhatikan pendapat dari Petugas Bapas agar terdakwa dijatuhi pidana bersyarat dan dikembalikan kepada orang tua untuk dibina. Selain itu berdasarkan hasil analisis bahwa terdakwa telah ditahan tidak sesuai hukum karena telah ditahan melebihi vonis yang dijatuhkan hakim, oleh sebab itu anak tersebut berhak meminta ganti rugi kepada negara sesuai Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Actions (login required)

View Item