Politik hukum ekonomi Pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan pendapatan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak

Hutagalung, Ahsanul Fuad (2022) Politik hukum ekonomi Pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan pendapatan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (211kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (328kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (448kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (656kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (613kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (232kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (692kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (224kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (452kB) | Request a copy

Abstract

Tax amnesty (pengampunan pajak) di Kota Medan adalah salah satu kebijakan yang diharapkan mampu menaikkan realisasi penerimaan pajak ditahun 2016 dan menaikkan tingkat kesadaran Wajib Pajak akan pentingnya membayar pajak bagi kemandirian dan kesejahteraan Negara. Berkaitan dengan kebijakan tax amnesty dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah jika dipandang dari aspek siyasah maliyah, dapat dikatakan bahwa siyasah maliyah lebih condong membicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang diambil dalam rangka untuk mengatur yang diorientasikan terhadap kemaslahatan rakyat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan hukum vertikal dan horizontal antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak dengan Peraturan Wali Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran Waji Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Kota Medan, implikasi politik hukum ekonomi terhadap pendapatan pajak di kota medan dengan adanya Undang-undang tax amnesty terhadap pendapatan pajak di kota medan, dan pandangan siyasah amaliyah tentang tax amnesty. Dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edward III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dan konsep dalam Siyasah Maliyah yang mencakup prinsip adl (prinsip keadilan), prinsip mashlahah murshalah dan prinsip amr ma’ruf dan nahi munkar. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan internet dan analisis datanya menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Peraturan Wali Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran Waji Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Kota Medan tidak memiliki hubungan dalam pelaksanaan program tax amnesty di kota medan, karena berjalanya Program Tax Amnesty di Kota Medan disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak yang dikeluarkan pemerintah. 2) Kebijakan tax amnesty di Kota Medan memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu mampu meningkatkan sumber penerimaan Negara dalam jangka waktu pendek, Dampak negatifnya yaitu tax amnesty menimbulkan ketidakadilan antara penerima fasilitas pajak dengan pembayar pajak yang telah membayar dengan jujur dan tepat waktu. 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak menurut hukum islam dan fiqih siyasah maliyah merupakan hal yang diperbolehkan. Perbedaan yang mencolok adalah terletak pada subjek dan objek amnesty.

Actions (login required)

View Item