Penerapan Asas Contra Legem pada kasus izin poligami di Pengadilan Agama Cianjur

Rojikin, Umar (2017) Penerapan Asas Contra Legem pada kasus izin poligami di Pengadilan Agama Cianjur. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (221kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (204kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (109kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab 1.pdf Download (426kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (382kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (411kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (109kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (223kB) | Request a copy

Abstract

Contra legem merupakan istilah hukum dalam bahasa latin yang mempunyai arti pengesampingan peraturan perundang-undangan oleh majelis hakim yang dikonstruksi dari penemuan hukum dan didapat dari fakta persidangan. Seperti halnya yang terdapat pada putusan perkara permohnan izin poligami Nomor: 623/Pdt.G/2009/PA.Cjr. Dalam perkara tersebut majelis hakim mengenyampingkan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, yang dalam pasal 5 ayat (1) terdapat syarat utama untuk mengajukan permohonan izin poligami. Sehingga dalam perkara ini majelis hakim mengesampingkan 3 unsur penegakkan hukum, yaitu keadilan kepastian hukum dan kemanfaatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam perkara izin poligami Nomor 623/Pdt.G/2009/PA.Cjr., dan mengetahui konstruksi hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam perkara Nomor 623/Pdt.G/2009/PA.Cjr. Penelitian ini bertolak pada kerangka pemikiran bahwa dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam perturan perundang-undangan. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab II tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis normatif, dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data untuk mendeskripsikan masalah utama adalah sumber data primer (informasi dan wawancara dan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 623/Pdt.G/2009/PA.Cjr) dan sumber data sekunder (studi kepustakaan). Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitain (1) pertimbangan majelis hakin Pengadilan Agama Cianjur dalam perkara Nomor 623/Pdt.G/2009/PA.Cjr tentang izin poligami adalah majelis hakim memtus perkara tersebut dengan mengambil satu unsur dari penegakkan hukum yaitu unsur kemanfaatan, baik bagi Pemohon, Termohon, maupun calon isteri kedua. (2) dalam perkara tersebut majelis hakim melakukan penemuan hukum menggunakan metode konstruksi hukum dengan jenis pengahalusan hukum atau pengkonkritan hukum, dalam metode ini Peraturan Perundang-undangan dipandang sebagai hal yang abstrak dan kemudian dikonkritkan dengan melihat pada fakta persidangan yang ditemukan, yaitu bahwa para pihak sudah tidak memperdulikan lagi ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Actions (login required)

View Item