Perkawinan dengan Wali yang tidak berhak menjadi Wali: Studi Kasus di Desa Sukamukti Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut

Vista, Sandra Bela (2017) Perkawinan dengan Wali yang tidak berhak menjadi Wali: Studi Kasus di Desa Sukamukti Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (287kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (168kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (170kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (711kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (745kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (611kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (349kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (287kB) | Request a copy

Abstract

Menurut hukum perkawinan Islam wali nikah ialah salah satu rukun dan syarat perkawinan, sehingga wali tersebut menjadi syarat atas sah dan tidaknya perkawinan. Oleh karena itu pihak wali harus yang memiliki hak menjadi wali, dan yang berhak menjadi wali adalah wali nasab atau wali hakim. Sedangkan menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, perkawinan yang dilakukan oleh wali yang tidak sah maka perkawinannya batal/dibatakan. Di Desa Sukamukti Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, ada perkawinan yang menggunakan wali yang tidak memiliki hak untuk menjadi wali bertindak sebagai wali, dimana ayah yang bukan ayah kandungnya (ayah tiri) bertindak sebagai wali nasab. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang dan proses terjadinya perkawinan dengan wali yang tidak berhak menjadi wali serta untuk mengetahui kedudukan hukum perkawinan dengan wali yang tidak berhak menjadi wali yang terjadi di Desa Sukamukti Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini bertolak pada ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku bahwa wali adalah salah satu rukun dalam perkawinan, sehingga wali tersebut menjadi syarat atas sah dan tidaknya perkawinan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa yang menjadi latar belakang perkawinan DR dan YS dipengaruhi oleh faktor kurangnya pengetahuan agama secara mendalam, rendahnya pendidikan yang didapat, dan untuk menutupi aib keluarga DR supaya orang lain tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya. Proses perkawinan pasangan DR dan YS tercatat sebagai pasangan suami istri di Pegawai Pencatat Nikah, sebelum perkawinan di langsungkan pasangan DR dan YS melakukan Khitbah, pelaksanaan akad nikah. Pada saat melakukan pendaftaran ke KUA pihak KUA mencamtumkan wali nikah DR adalah bapak Deden karena bapak Deden tercamtun dalam akta lahir sebagai ayahnya. Kedudukan hukum perkawinan pasangan DR dan YS adalah batal sesuai pendapat para ulama dan ketentuan KHI pasal 19-23 yang menyatakan bahwa wali nikah sebagai rukun perkawinan harus wali yang berhak. serta menurut pasal 2 dan 26 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan harus sesuai hukum agamanya masing-masing dan salah satu perkawinan yang dapat di batalkan adalah perkawinan dengan wali nikah yang tidak sah.

Actions (login required)

View Item