Sanksi tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin Corona Virus Disease (COVID-19) dalam Pasal 263 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam

Anindita, Nisa (2022) Sanksi tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin Corona Virus Disease (COVID-19) dalam Pasal 263 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (153kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (287kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftar Isi.pdf Download (149kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) 4_bab1.pdf Download (366kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (408kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (343kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (186kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (246kB) | Request a copy

Abstract

Tindak Pidana Pemalsuan merupakan suatu tindakan yang merugikan baik bagi masyarakat sipil maupun negara. Akibat munculnya virus COVID-19 penularannya begitu cepat hingga akhirnya pemerintah membuat program pencegahan penyebaran virus COVID-19 ini melalui program vaksinasi COVID-19. Semakin canggih dan majunya teknologi di Indonesia maka tingkah kejahatan pun semakin meningkat juga. Maraknya kasus pemalsuan sertifikat vaksin corona virus disease (COVID-19) oleh para oknum tidak bertanggung jawab memanfaatkan kemajuan teknologi ini dengan melakukan pemalsuan yakni dengan mencari sasaran orang yang ingin memiliki sertifikat Vaksin Corona Virus Disease (COVID-19) namun enggan melakukan vaksinasi.Tindak Pidana Pemalsuan merupakan pelanggaran terhadap pasal 263 KUHP tentang perbuatan pemalsuan surat, dan menurut Hukum Pidana Islam tindak pidana dikenakan sanksi ta’zir yang besar dan ketentuan hukuman diserahkan kepada ulil amri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa sanksi tindak pidana pemalsuan menurut pasal 263 KUHP, memahami sanksi tindak pidana pemalsuan menurut hukum pidana Islam, dan memahami relevansi antara sanksi dalam KUHP dan hukum pidanaIslam. Kerangka pemikiran yang digunakan penulis dalam Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Vaksin Corona Virus Disease (COVID-19) adalah dengan teori gabungan dalam pemindanaan serta Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 116 dan An-Nisa ayat 50, hadist tentang tanda-tanda orang munafik yang diriwayatkan Imam Muslim, dan kaidah-kaidah Hukum Pidana Islam yang menunjukkan bahwa pada dasarnya larangan itu menunjukkan haram dan sesuatu yang merusak harus dihilangkan. Namun dalam Hukum Indonesia menggunakan pasal 263 KUHP. Metode penelitian yang digunakan ini adalah kualitatif yang sumber data primer adalah Pasal 263 KUHP serta sumber data sekunder adalah dari referensi dan buku lain yang berkaitan dengan masalah penelitian; sumber data tersier dilihat dari kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan masalah penelitian. Jenis penelitian ini adalah studi pustaka (library research) dengan membaca beberapa referensi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Hasilpenelitian ini pertama,bahwa tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin Corona Virus Disease (COVID-19)menurut KUHP diatur dalam Pasal 263 KUHP yaitu seseorang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat dipakai sebagai bukti mengenai suatu hak, perikatan atau pembebasan yang akan merugikan orang lain dikenakan hukuman penjara paling lama enam tahun karena memenuhi unsur-unsur. Kedua, sanksi tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin Corona Virus Disease (COVID-19) menurut Hukum Pidana Islam yaitu dikenakan hukuman ta’ziryang ketentuannya diserahkan kepada ulil al-amri. Ketiga, relevansi antara hukuman yang dijatuhkan dalam pasal 263 KUHP dengan Hukum Pidana Islam memiliki keterkaitan karena adanya kesamaan dalam menggunakan hukuman ta’zir yaitu berupa hukuman penjara yang mana pelaksanaan dan ketentuan hukumannya ditentukan oleh Hakim atauPenguasa.

Actions (login required)

View Item