Pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi terhadap penggunaan dana desa dihubungkan dengan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa

Nurjaman, Dirman (2020) Pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi terhadap penggunaan dana desa dihubungkan dengan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (85kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (49kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (146kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (220kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (385kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (85kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (281kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (56kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (126kB) | Request a copy

Abstract

Dirman Nurjaman: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Terhadap Penggunaan Dana Desa Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) saat ini merupakan program pemerintah pusat yang diharapkan bisa berdampak besar terhadap kemajuan di tingkat desa, sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan yang ketat supaya pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah mengatur terkait fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa yaitu dilakukan oleh pemerintah daerah. Namun kenyataannya di kabupaten Sukabumi masih banyak permasalahan khususnya dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), mulai dari permasalahan administrasi sampai ada kepala desa yang terbukti dengan sengaja melakukan penyalahgunaan. Seperti dilaporakan ada 24 desa yang menyalahgunakan Alokasi Dana Desa (ADD). Pada tahun 2019 saja ada dua kepala desa dikabupaten Sukabumi yang divonis terbukti melakukan tindak pidana korupsi oleh pengadilan tipikor Bandung. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa konsep pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah kabupaten Sukabumi terhadap pengguanaan dana desa, pola pembinaan dan pengawasan, efektifitas pembinaan dan pengawasan, dan tindak lanjut atas pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah kabupaten Sukabumi terhadap penggunaan dana desa. Kerangka pemikiran tesis ini dilandaskan pada beberapa teori, pertama, teori negara kesatuan yang mana negara Indonesia negara kesatuan yang berbentuk republik sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1. Kedua, teori otonomi daerah yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketiga, teori pembinaan dan pengawasan yang menjelaskan bagaimana seharusnya pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan. Dari ketiga teori tersebut dapat menjadi pisau analisa dan dalil penguat bagaimana seharusnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Sukabumi terhadap penggunaan dana desa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris dimana penulis mengambil data langsung pada objek penelitian dan juga berpedoman kepada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh beberapa kesimpulan, pertama, konsep pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah kabupaten Sukabumi terhadap penggunaan dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat pada Pasal 112 ayat 1 yaitu pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah Daerah, tetapi belum ada peraturan bupati Sukabumi yang secara khusus mengatur terkait pembinaan dan pengawasan Dana Desa. Kedua, pola pembinaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa yang dilakukan sebagai langkah awal yaitu dengan mengundang perwakilan setiap Desa untuk dilakukan bimbingan teknis, kemudian memaksimalkan sistem aplikasi seperti yang sudah berjalan SISKEUDES dan OMSPAN. Ketiga, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten Sukabumi belum efektif, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan belum berjalan dengan baik. Terbukti dengan masih banyak kepala desa bermasalah yang berhubungan dengan administrasi dan masih ada kepala desa yang terbukti melakukan korupsi. Empat, tindak lanjut hasil dari pembinaan dan pengawasan yang dilakuka pemerintah Daerah melakukan review secara berjenjang oleh ketua tim pemeriksa, kemudian jika ada temuan atau dugaan penyalahgunaan Dana Desa, APIP dan penegak hukum melakukan pemeriksaan setelah semua unsur laporan sudah terpenuhi.

Actions (login required)

View Item