Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama: Studi Kasus di Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung

Fatimah, Sani Mulyati (2017) Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama: Studi Kasus di Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (122kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (203kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (106kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (496kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (479kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (534kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (105kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (205kB) | Request a copy

Abstract

Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, kecuali apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan, maka Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang. Seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya (pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974). Ketentuan tersebut mengharuskan melibatkan pemerintah melalui institusi Pengadilan dalam perkawinan, yaitu salah satunya dalam hal memberi izin untuk poligami. Tetapi pada kenyataannya masih ada sebagian masyarakat Desa Pangauban yang melakukan poligami tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama. Padahal poligami yang melibatkan izin Pengadilan Agama memiliki akibat hukum, baik pada pasangan maupun pada keluarga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama di Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, untuk mengetahui status hukum poligami tanpa izin Pengadilan Agama di Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung menurut Fiqih, Undang-Undang No 1 tahun 1974, dan KHI, dan untuk mengetahui implikasi dari poligami tanpa izin Pengadilan agama di Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung. Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa Agama Islam membolehkan poligami dengan syarat mampu berlaku adil. Hal tersebut dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 3, dan dalam pelaksanaan dan prosesnya diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 3 sampai 5, PP No 9 tahun 1975 pasal 40 sampai 44, dan KHI pasal 55 samapai 59. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, dimana dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran poligami di desa Pangauban tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi pustaka. Sumber data penelitian ini diperoleh dari pelaku poligami, tokoh agama, ‘amil, pihak KUA Kecamatan Pacet, dan pihak Pengadilan Agama. Kemudian penulis menganalisi data tersebut dengan pendekatan yuridis normatif antara teori dan lapangan. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan poligami tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama di Desa Panagauban, yaitu: faktor tidak adanya izin dari istri pertama, faktor pandangan bahwa poligami adalah hak suami, dan faktor pemahaman aturan poligami. Terhadap status hukum Poligami yang dilangsungkan tanpa izin Pengadilan Agama perkawinannya yang sah menurut rukun dan syarat agama, akan tetapi tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya sehingga perkawinan poligami tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Implikasi dari poligami tanpa izin Pengadilan Agama di Desa Pangauban yaitu terhadap perkawinannya poligami tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Sehingga Implikasi dari perkawinan poligami itu terhadap istri kedudukan istri tidak kuat secara hukum karena dianggap isteri tidak sah, dan suami menelantarkan kewajibannya terhadap istri. Adapun Implikasi terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut anak tidak terjamin hak-haknya sebagai akibat dari status perkawinan yang tidak berkekuatan hukum.

Actions (login required)

View Item