Mekanisme pemekaran daerah Kabupaten Kota dan peran Dewan Perwakilan Daerah dihubungkan dengan undang- undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD (Md3) : Studi kasus pemekaran Daerah Kabupaten Garut Selatan

Ashara, Qamara (2022) Mekanisme pemekaran daerah Kabupaten Kota dan peran Dewan Perwakilan Daerah dihubungkan dengan undang- undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD (Md3) : Studi kasus pemekaran Daerah Kabupaten Garut Selatan. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (134kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (23kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (27kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (751kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (457kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (32kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (171kB) | Request a copy

Abstract

Otonomi Daerah sangat berkaitan dengan peranan Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia, Pemekaran Wilayah pada dasarnya bertujuan untuk peningkatan pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat, agar lebih efisien dan efektif terhadap potensi, kebutuhan maupun karakteristik di masing-masing daerah. Tujuan yang diteliti dalam penelitian ini adalah, untuk mekanisme pemekaran daerah di Indonesia, bagaimana kewenanangan Dewan Perwakilan Daerah dalam proses pemekaran daerah Kabupaten Garut Selatan dan mengetahui pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah perwakilan Daerah terkait pemekaran daerah Kabuaten Garut Selatan. Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris mengenai bagaimana mekanisme pemekaran daerah kabupaten kota dan peran Dewan Perwakilan Daerah dihubungkan dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 studi kasus pemekaran daerah Kabupaten Garut Selatan. Penelitian ini termasuk kategori kualitatif dan sebagai metode penelitiannya adalah studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, 1). Mekanisme mengenai pemekaran daerah beberapa daerah ada yangmenggunakan Peraturan Pemerintah Tahun 2017, sementara Provinsi Jawa Barat Menggunakan Rancangan Peraturan Pemerintahan tentang Penataan Daerah 2). Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam pemekaran daerah Kabupaten Garut Selatan terjadi beberapa kendala dikarenakan persyaratan administrasi sebelum akhirnya dilaksanakan musyawarah desa yang dihadiri oleh 129 desa di 15 kecamatan yang akan berpisah dari kabupaten induk ke Kabupaten Garut Selatan 3). Pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dalam melaksanakan pemekaran daerah di kabupaten garut selatan yaitu jumlah desa dan Transfer dana desa, sumber daya alam yang berdampak pada pendapatan asli daerah. Prestasi daerah otonomi baru dan moratorium.

Actions (login required)

View Item