Relevansi Pendapat Majelis Hakim mengenai Cerai Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan dalam Putusan Nomor 1773/Pdt.G/2011/PA.Smd dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Layla Hilmiya Fauziyah, Layla (2013) Relevansi Pendapat Majelis Hakim mengenai Cerai Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan dalam Putusan Nomor 1773/Pdt.G/2011/PA.Smd dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (113kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (112kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (113kB) | Preview
	Text (BAB I SD IV) 4_bab1sd4.pdf Restricted to Registered users only Download (621kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 5_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (175kB)

Abstract

Pegawai Negeri Sipil adalah abdi negara yang wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga serta dalam rangka usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan hal tersebut, perlu diketahui bagaimana majelis hakim memutuskan perkara perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang belum mendapatkan surat izin untuk bercerai dari atasannya. Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui pendapat hakim mengenai cerai talak Pegawai Negeri Sipil tanpa izin atasan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini bertolak dari kerangka pemikiran bahwa suatu putusan pengadilan harus memuat landasan hukum yang berdasarkan ketentuan pasal-pasal tertentu yaitu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, atau doktrin hukum Penelitian ini menggunakan metode analisis isi, yaitu yang didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan, dalam hal ini adalah analisis terhadap berkas putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1773/Pdt.G/2011/PA.Smd. tentang Cerai Talak Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin. Data yang diperoleh berupa data primer, sekunder dan tertier dengan jenis data kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Dari data yang diperoleh diketahui bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Sumedang menggunakan SEMA Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagai landasan hakim melaksanakan pemeriksaan perkara bagi cerai talak Pegawai Negeri Sipil tanpa izin tersebut sampai akhirnya permohonan dikabulkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut majelis hakim Pengadilan Agama Sumedang, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil tidak mengikat secara langsung terhadap Pengadilan Agama. Adapun tata cara pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut bagi Pengadilan Agama telah diatur dalam SEMA Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Atas dikabulkannya permohonan cerai talak tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal Pasal 39, bahwa ada cukup alasan antara Pemohon dan Termohon tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Actions (login required)

View Item