Pelaksanaan pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik bagi Pelaku Usaha Kafe dan Restoran di Kota Bandung yang mempertunjukan Musik secara komersial dihubungkan dengan pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Salsabela, Talitha (2022) Pelaksanaan pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik bagi Pelaku Usaha Kafe dan Restoran di Kota Bandung yang mempertunjukan Musik secara komersial dihubungkan dengan pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (109kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (154kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (135kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (325kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (353kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (298kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (156kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (171kB) | Request a copy

Abstract

Kewajiban bagi pengguna musik secara komersial pada layanan pubik (dua di antaranya adalah kafe dan restoran) untuk membayar royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait melalui LMKN tercantum di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2022 mencatat terdapat 1.437 jumlah kafe dan restoran yang ada di Kota Bandung. Tercatat sebanyak 138 kafe dan restoran di Kota Bandung mempertunjukan hak cipta lagu dan/atau musik di tempatnya, tetapi yang telah membayar royalti hanya 16 kafe dan restoran saja. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pelaksanaan pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik bagi pelaku usaha di kota Bandung kepada LMKN, mengetahui kendala-kendala hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan royalti hak cipta Lagu dan/atau Musik bagi pelaku usaha, serta mengetahui upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menangani kendala dalam pelaksanaan pengelolaan royalti hak cipta Lagu dan/atau Musik. Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum yang merupakan jaminan agar peraturan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sejalan dengan teori tersebut pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik untuk menjamin kepastian hukum terhadap royalti Pencipta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu penelitian yang tujuannya memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang diselidiki dari hasil pengamatan beberapa kejadian untuk kemudian dianalisis secara aktual dengan realita yang ada. Metode pendekatan yang digunakan, yaitu yuridis empiris yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik dianggap tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan diketahuinya 138 kafe dan restoran Kota Bandung menayangkan lagu dan/atau musik namun hanya 16 kafe dan restoran di Kota Bandung yang tercatat oleh instansi terkait yang telah membayar royalti. Hal ini terjadi karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengapresiasi karya cipta lagu dan/atau musik seseorang serta pengetahuan yang minim tentang berlakunya peraturan yang ada. Upaya yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi terkait berlakunya peraturan tersebut kepada para pengguna musik dan masyarakat di Kota Bandung, kemudian mendatangi dan memberi peringatan kepada kafe dan restoran yang belum membayar royalti.

Actions (login required)

View Item