Sanksi tindak pidana prostitusi online yang dilakukan secara bersama pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor : 199/Pid.B/2021/Pn Bdg perspektif Hukum Pidana Islam

Alifi, Adif (2022) Sanksi tindak pidana prostitusi online yang dilakukan secara bersama pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor : 199/Pid.B/2021/Pn Bdg perspektif Hukum Pidana Islam. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (84kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (207kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (312kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (429kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (678kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (429kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (103kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (208kB) | Request a copy

Abstract

INDONESIA : Menguaknya kasus prostitusi online di Indonesia pertama kali terjadi pada Mei 2003. Sehingga menimbulkan tindak pidana modus baru dalam masalah prostitusi, sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 199/Pid.B/2021/PN Bdg, yang menyatakan bahwa: Ketua majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menyatakan Deri Indriyana telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan, “tindak pidana sebagai mata pencaharian mempermudah dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga.” Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan Sanksi terhadap tindak Pidana Pengadilan Negeri Bandung Prostitusi Online pada Putusan Nomor. 199/Pid.B/2021/PN Bdg, serta akibat hukum bagi pelaku yang terlibat tindak pidana Prostitusi Online pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 199/Pid.B/2021/PN Bdg, untuk mengetahui sanksi bagi pelaku yang terlibat tindak pidana Prostitusi Online pada Putusan Pengedilan Negeri Nomor. 199/Pid.B/2021/PN Bdg menurut Hukum Pidana Islam. Dalam menyelesaikan permasalahan ini, peneliti menggunakan teori pemidanaan penjatuhan hukuman di mana teori ini sebagai dasar pembenaran dijatuhkannya hukuman yang terdiri dari teori Absolut, teori Relatif, dan teori Gabungan. Hakim wajib mempertimbangkan aspek pidana/pemidanaan dalam kerangka tujuan pemidanaan tersebut dengan mencermati bukan saja rasa keadilan dari hati nuraninya saja, melainkan wajib menganalisis hubungan timbal balik pelaku dengan korban yang mana dalam hukum Islam Prostitusi online adalah perbuatan yang mengandung unsur jarimah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan konten analisis menggunakan jenis data kulatatif serta teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan Kemudian, dianalisa dan deskripsikan secara sistematis guna menemukan teori-teori yang ada relevansinya dengan Putusan Pengadilan Bandung Nomor: 199/Pid.B/2021/PN Bdg. Hasil penelitian ini adalah dasar pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi Pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 199/Pid.B/2021/PN Bdg, majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi mempertimbangkan adanya unsur objektif dan subjektif. Sedangkan akibat hukum bagi pelaku tindak pidana prostitusi online dalam Putusan Pengadilan Negeri No:199/Pid.B/2021/PN Bdg, hanya menjerat perantara atau mucikari saja. Kemudian Sanksi bagi pelaku yang terlibat tindak pidana Prostitusi Online pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor. 199/Pid.B/2021/PN Bdg menurut Hukum Pidana Islam. Dikenakan sanksi zina kepada penyedia jasa dan pengguna jasa, bagi perantara dikenakan sanksi jarimah ta’zir. ENGLISH : The first disclosure of online prostitution cases in Indonesia occurred in May 2003. This gave rise to a new mode of crime in terms of prostitution, as stated in the Bandung District Court's decision Number: 199/Pid.B/2021/PN Bdg, which stated that: The Chief Justice of the Court The State of Bandung stated that Deri Indriyana had been legally and convincingly proven to have committed, "criminal acts as a means of making it easier to commit acts of violating decency by other people with a third person." The purpose of this study is to find out the basis of the judge's legal considerations in imposing sanctions against the Bandung District Court of Online Prostitution in Decision No. 199/Pid.B/2021/PN Bdg, as well as the legal consequences for perpetrators involved in online prostitution in the District Court Decision Number. 199/Pid.B/2021/PN Bdg, to find out the sanctions for perpetrators involved in online prostitution in the District Court Decision Number. 199/Pid.B/2021/PN Bdg according to Islamic Criminal Law. In solving this problem, the researcher uses the theory of punishment of sentencing where this theory is the basis for justifying the imposition of sentences consisting of the Absolute theory, the Relative theory, and the Combined theory. Judges are required to consider the criminal/criminal aspect within the framework of the purpose of the sentencing by observing not only the sense of justice from their conscience, but also the obligation to analyze the reciprocal relationship between the perpetrator and the victim, which in Islamic law Online prostitution is an act that contains elements of the finger. This study uses a qualitative descriptive method with a content analysis approach using qualitative data types and data collection techniques using library research. Then, it is analyzed and described systematically in order to find theories that have relevance to the Bandung Court Decision Number: 199/Pid.B/2021/ PN Bdg. The results of this study are the basis for the judge's legal considerations in imposing sanctions. In the Bandung District Court Decision Number: 199/Pid.B/2021/PN Bdg, the panel of judges in imposing sanctions considers the existence of objective and subjective elements. Meanwhile, the legal consequences for perpetrators of online prostitution in the District Court Decision No:199/Pid.B/2021/PN Bdg, only ensnare intermediaries or pimps. Then Sanctions for perpetrators involved in online prostitution in the Bandung District Court Decision Number. 199/Pid.B/2021/PN Bdg according to Islamic Criminal Law. Imposing adultery sanctions to service providers and service users, intermediaries are subject to finger ta'zir sanctions.

Actions (login required)

View Item