Sanksi tindak pidana pemalsuan akta cerai dalam putusan nomor 207/Pid.B/2014/PN.CMS perspektif hukum pidana Islam

Putri, Mita Viana (2022) Sanksi tindak pidana pemalsuan akta cerai dalam putusan nomor 207/Pid.B/2014/PN.CMS perspektif hukum pidana Islam. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (260kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (376kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar isi.pdf Download (199kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (727kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (687kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (595kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (377kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (491kB) | Request a copy

Abstract

Banyak wanita yang tidak menginginkan suaminya untuk menikah lagi dengan wanita lain atau yang lebih kita kenal sebagai poligami. seorang suami yang ingin menikah lagi tersebut seringkali tidak mendapatkan izin dari istri pertamanya. Maka untuk menjalankan rencananya tersebut, sang suami melakukan tindak pidana pemalsuan. Baik pemalsuan terhadap akta cerai (jika pernah menikah sebelumnya), akta nikah, surat pengantar pernikahan, maupun dokumen lainnya. Permasalahan ini terdapat dalam Putusan PN Ciamis Nomor 207/Pid.B/2014/PN.CMS. Dalam putusan tersebut Terdakwa S melakukan pemalsuan akta cerai, agar dapat menikah dengan saksi AW, padahal antara Terdakwa S dengan istrinya WS belum bercerai.Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusan PN Ciamis Nomor 207/Pid.B/2014/PN.CMS, (2) mengetahui sanksi tindak pidana Pemalsuan Akta Cerai dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, dan (3) mengetahui relevansi sanksi tindak pidana Pemalsuan Akta Cerai dalam Putusan dan Hukum Pidana Islam. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pemidanaan gabungan, hal ini karena teori gabungan ini mematahakan stigma bahwa hukum itu adalah kaku, kejam dan suatu pembelasan yang amat pedih bagi pelaku. Dalam teori hukum islam, berkaitan dengan konsep maqhasidu syariah yang mana tujuan di adakannya penghukuman dalam hukum islam adalah untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang madharat di masyarakat.Metode penelitian yang digunakan adalah metode Deskriptif, yang bersumber dari data primer, sekunder, tersier disertai dengan teknik pengumpulan data 1)studi kepustakaan, 2) metode dokumenstasi. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini. pertama : Dalam Putusan PN Ciamis Nomor 207/Pid.B/2014/PN.CMS atas nama Terdakwa S yang sudah terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana Pemalsuan. kedua : Dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku Pemalsuan Akta cerai yang termasuk ke dalam jarimah ta’zir, pada kasus Mu’an bin Zaidah yang melakukan Pemalsuan Stempel Baitul Mal, dapat dijadikan sebagai landasan dalam penjatuhan sanksi pada tindak pidana Pemalsuan Akta Cerai karena antara kedua kasus tersebut terdapat persamaan dalam illatnya. Ketiga : Maka dapat diketahui bahwa sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku dalam putusan PN Ciamis Nomor 207/Pid.B/2014/PN.CMS yaitu berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 10 (Sepuluh).

Actions (login required)

View Item