Hukun menggarap tanah milik negara menurut pendapat Hanafiyyah dan Syafi'iyyah dan relevansi dengan undang-undang pokok Agraria no. 5 tahun 1960

Nawawi, Ahmad (2022) Hukun menggarap tanah milik negara menurut pendapat Hanafiyyah dan Syafi'iyyah dan relevansi dengan undang-undang pokok Agraria no. 5 tahun 1960. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (355kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (355kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (345kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (682kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (611kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (884kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (282kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (399kB) | Request a copy

Abstract

Menghidupakan tanah mati/terlantar dalam Islam disebut dengan Ihya al-Mawat yang pembahasannya meliputi tentang Agraria dan hak atas tanah tersebut. Hanafiyyah dan Syafi’iyah menjelaskan dengan melakukannya Ihya al-Mawat dapat kepemilikan mutlak atas tanah yang dihidupakan. Adapun permasalahan menghidupakan lahan mati, Syafi’iyyah tidak harus adanya syarat izin dari pemerintah, sedangkan Hanafiyyah harusnya adanya syarat izin dari pemerintah untuk menghidupkan tanah tersebut. Adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk (1) Mengetahui konsep Ihya al-Mawat menurut Syafi’iyyah dan Hanafiyyah, (2) Untuk mengetahui hukum menggarap tanah milik negara menurut Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, (3) Mengetahui relevansinya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 dengan pendapat antara Hanafiyyah dan Syafi’iyyah. Kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah: (1) tentang Asbab Ikhtilaf dari kalangan ulama Madzhab yang menjadi perbedaab dalam netapkan hukum Ihya al-mawat baik dalam Qiyas dari masing kalangan atau pun dalam penggunaan hadits. (2) Pendapat ulama Hanafiyyah dan Syafi’iyah tentang Ihya al-mawat. (3) Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan normarif dan yuridis. Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Dengan melakukan penelitian pustaka (library research) yaitu dengan cara menelaah atau mengkaji sumber kepustakaan. Adapun hasil dalam penelitian ini yakni (1) Konsep Ihya al-Mawat menurut Hanafiyyah lahan mati adalah lahan yang tidak dimanfaatkan kerena tidak ada aliran air pada lahan tersebut, serta harus di sertakan izin dari penguasa/pemerintah untuk melakukan Ihya al-Mawat. Sedangkan menurut Syafi’iyyah lahan mati adalah lahan yang tidak dimiliki siapapun, terletak didalam kawasan Islam. Melakukan Ihya al-Mawat mesti seorang Muslim dan tidak tidak bisa kafir dzimmi. (2) Harus adanya izin dari pemerintah daerah untuk menggarap tanah milik negara seperti yang sudah diatur dalam UUPA No 5 Tahun 1960 yang mengatur tentang ketentuan atas kekayaan alam, bumi, air dan ruang angkasa. (3) Undang-Undang pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 menjadi lebih relevan dengan Hanfiyyah yang mana dalam Hanafiyyah harus adanya izin dari pemerintahan untuk menggarap tanah, seperti menjadinya syarat untuk Ihya al-Mawat.

Actions (login required)

View Item