Implementasi Pasal 364 KUHP Jo Perma No. 2 Tahun 2012 Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan

Putri, Decthree Ranti (2017) Implementasi Pasal 364 KUHP Jo Perma No. 2 Tahun 2012 Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover_Decthree Ranti Putri.pdf Download (103kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK_Decthree Ranti Putri.pdf Download (102kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI_Decthree Ranti Putri.pdf Download (108kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I_Decthree Ranti Putri.pdf Download (306kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II_Decthree Ranti Putri.pdf Restricted to Registered users only Download (354kB)
	Text (BAB III) 6_BAB III_Decthree Ranti Putri.pdf Restricted to Registered users only Download (682kB)
	Text (BAB IV) 7_BAB IV_Decthree Ranti Putri.pdf Restricted to Registered users only Download (106kB)
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_Daftar Pustaka_Decthree Ranti Putri.pdf Download (117kB) | Preview

Abstract

Fenomena dalam melaksanakan Pasal 364 KUHP jo Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pencurian Ringan pada wilayah hukum Bandung menjadi suatu masalah yang kurang diperhatikan. Penelitian ini bertolak dari ditemukannya kasus yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian ringan namun diproses sama dengan tindak pencurian biasa. Adapun tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Pasal 364 KUHP jo Perma No.2/2012 dan bagaimana akibat hukum dari tidak diterapkannya atau tidak dipertimbangkannya Pasal 364 KUHP jo Perma No.2/2012 dalam wilayah hukum Bandung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Efektivitas menurut Soerjono Soekanto bahwasannya Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuanya, dan Sistem Peradilan Pidana (SPP) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem yang merupakan hasil dari interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif-empiris yang pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan Pasal 364 KUHP jo Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pencurian Ringan pada wilayah hukum Bandung peraturan ini tidak berjalan efektif dapat dilihat dari ditemukannya beberapa putusan Pengadilan Negeri Bandung dimana seharusnya kasus pencurian dibawah dua juta lima ratus ribu rupiah lebih tepatnya menggunakan Pasal 364 KUHP jo Perma No.2/2012 dan menggunakan sistem peradilan cepat sebagai pengecualian tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 dan 363 KUHP dan sebagai akibat hukum yang ditimbulkannya ialah penggunaan pasal yang tidak tepat dan proses persidangan di pengadilan yang menjadi lama dan hukuman penjara yang tidak memberi keadilan kepada pelakunya.

Actions (login required)

View Item