Analisis terhadap putusan nomor.119/Pid.B/2020/Pn Grt tentang sanksi penyebaran konten pornografi menurut Hukum Pidana Islam

Assajjad, Abdillah Azzam (2022) Analisis terhadap putusan nomor.119/Pid.B/2020/Pn Grt tentang sanksi penyebaran konten pornografi menurut Hukum Pidana Islam. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (151kB)
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (84kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (53kB) | Preview
	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (317kB)
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (296kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (320kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (88kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (223kB) | Request a copy

Abstract

Maraknya kasus penyebaran pornografi yang terjadi dinegara ini akibat adanya perkembangan media massa yang dapat diakses siapapun, Seperti yang terjadi pada kasus dalam putusan No. 199/Pid.B/2020/PN Grt. Dalam putusan tersebut Hakim Pengadilan negeri menyatakan bersalah terdakwa bernama Cecep Rohman Bin Uu Supriatna telah bersalah melakukan tindak pidana menjadikan orang lain sebagai model yang mengandung muatan pornografi di Kecamatan Tarogong kidul Kabupaten garut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Nomor.119/Pid.B/2020/PN Grt tentang sanksi penyebaran konten pornografi, serta untuk mengetahui sanksi penyebaran konten pornografi dalam hukum pidana islam, dan untuk mengetahui relevansi sanksi putusan Nomor.119/Pid.B/2020/PN Grt tentang sanksi penyebaran konten pornografi menurut undang-undang no 44 tahun 2008 dengan hukum pidana Islam. Dalam menyelesaikan permasalahan ini, peneliti menggunakan teori pemidanaan penjatuhan hukuman di mana teori ini sebagai dasar pembenaran dijatuhkannya hukuman yang terdiri dari teori Absolut, teori Relatif, dan teori Gabungan. Hakim wajib mempertimbangkan aspek pemidanaan dalam kerangka tujuan pemidanaan tersebut dengan mencermati bukan hanya rasa keadilan melainkan wajib menganalisis dampak yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Dalam hukum Islam teori yang digunakan ialah maqasid syariat yaitu larangan dalam pornografi yaitu masuk kedalam kemaslahatan pada tingkatan daruriyah dan bukan hanya kemaslahatan kelompok tertentu saja. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan konten analisis menggunakan jenis data kulatatif serta teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Kemudian, dianalisa dan deskripsikan secara sistematis untuk menemukan teori-teori yang ada relevansinya dengan Putusan Pengadilan Bandung Nomor: 199/Pid.B/2020/PN Grt. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa yang pertama, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan normatif, maka dari itu pertimbangan hakim melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan memberikan hukuman yaitu 1 tahun 6 bulan masa tahanan dan denda Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah). Kedua, sanksi dalam hukum pidana islam yang dijatuhkan dalam pornografi ialah hukuman ta’zir yang sepenuhnya diputuskan oleh ulil amri dalam pelaksanaanya. Ketiga, dalam relevansi hukuman pornografi antara hukum pidana islam dengan hukum pidana adalah keduanya menjelaskan bahwasanya perbuatan tersebut melawan hukum, merusak moral, kesopanan. Kemudian hukuman yang dijatuhkan atau ditentukan oleh penguasa atau ulil amri baik itu berupa hukuman kurungan atau penjara, denda, dan pengasingan.

Actions (login required)

View Item