Sanksi kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dalam pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 70 tahun 2020 perspektif Hukum Pidana Islam

Hidayat, Ari (2022) Sanksi kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dalam pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 70 tahun 2020 perspektif Hukum Pidana Islam. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (1_cover) 1_cover.pdf Download (137kB) | Preview
	Text (2_abstrak) 2_abstrak.pdf Download (189kB)
	Text (3_daftarisi) 3_daftarisi.pdf Download (129kB)
	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (348kB)
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (488kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (386kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (109kB) | Request a copy
	Text (daftar pustaka) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (259kB) | Request a copy

Abstract

INDONESIA : Kejahatan seksual merupakan kejahatan yang perlu diperhatikan karena termasuk kejahatan yang bisa merampas harkat dan martabat bahkan harga diri seseorang. Kejahatan ini bisa terjadi pada anak-anak yang usianya masih di bawah umur, hal ini terjadi karena adanya gangguan kejiwaan atau kelainan mental pada pelaku yang memiliki hasrat seksual berlebih pada seseorang. Pelaku tersebut diancam dengan sanksi kebiri kimia dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, oleh karena itu peneliti tertarik untuk membahas tentang sanksi kebiri kimia yang ditetapkan dalam perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini bertujuan: Pertama untuk mengetahui ketentuan sanksi kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, Kedua untuk mengetahui pengaruh sanksi kebiri kimia dalam menekan kejahatan seksual terhadap anak, Ketiga untuk mengetahui relevansi antara sanksi kebiri kimia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 dengan sanksi kebiri kimia dalam perspektif hukum pidana Islam. Dasar teori yang dipakai dalam penelitian ini terhadap pemberian sanksi pidana bagi pelaku melalui pendekatan teori absolut, relatif, dan teori gabungan. Sedangkan yang digunakan dalam hukum pidana Islam melalui pendekatan teori penjatuhan hukuman sanksi pidana (Uqubah), Ta’zir dan asas-asas penjatuhan sanksi pidana dan maqashid syari’ah hifz nafs. Metode yang dipakai dalam penelitian ini ialah deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan yaitu jenis kualitatif yang diambil dari data primer dan sekunder. Kemudian, dalam teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi kepustakaan (Library research), yaitu mengadakan pemahaman terhadap beberapa bahan yang tertuang dalam buku-buku, kitab, atau jurnal pustaka dan analisis data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi tindak pidana kejahatan seksual dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 adalah tindakan kebiri kimia sebagai pidana tambahan berupa pemberian zat kimia melalui penyuntikan, alat pendeteksi elektronik atau metode lain,untuk menekan hasrat seksual berlebih yang disertai dengan rehabilitasi. Sedangkan dalam pidana pokoknya yaitu sanksi pidana penjara dan denda, jika mengakibatkan adanya pelukaan terhadap korban dan meninggal dunia maka sanksi pidana mati, pidana penjara seumur hidup dan pidana tambahan lainnya dan dalam hukum pidana Islam ialah hudud karena adanya perbuatan persetubuhan. Pengaruh sanksi kebiri kimia dalam menekan suatu tindak kejahatan seksual masih belum bisa mengatasi tidak terjadinya kejahatan seksual, karena kondisi di Indonesia saat ini masih banyak tindak kriminal juga bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun. Relevansi dalam hukum pidana Islam dan hukum positif sama-sama bertujuan sebagai sarana pendidikan, adanya pembalasan untuk pelaku tindak pidana dan juga sebagai tindakan preventif atau pencegahan agar tidak ada lagi kejahatan yang sama di masa yang akan datang. ENGLISH : Sexual crimes are crimes that need attention because they include crimes that can rob a person's dignity and even self-esteem. This crime can occur in children who are underage, this occurs because of a psychiatric disorder or mental disorder in the offender who has excessive sexual desire for someone. The perpetrator was threatened with chemical castration sanctions in Article 1 paragraph 2 of Government Regulation Number 70 of 2020, therefore researchers are interested in discussing chemical castration sanctions established in the perspective of Islamic criminal law. This study aims: First to determine the provisions of chemical castration sanctions for perpetrators of sexual crimes against children in Article 1 paragraph 2 Government Regulation Number 70 of 2020, Second to determine the effect of chemical castration sanctions in suppressing sexual crimes against children, Thirdly to determine the relevance of castration sanctions chemical castration in Government Regulation Number 70 of 2020 with chemical castration sanctions in the perspective of Islamic criminal law. The basic theory used in this research is the imposition of criminal sanctions for perpetrators through absolute, relative, and combined theoretical approaches. Whereas those used in Islamic criminal law through the theoretical approach of imposing criminal sanctions (Uqubah), Ta'zir and the principles of imposing criminal sanctions and maqashid syari'ah hifz nafs. The method used in this research is descriptive analysis. The type of data used is a qualitative type taken from primary and secondary data. Then, the data collection technique used is library research, which is conducting an understanding of some of the material contained in books, books, or library journals and analyzing data related to the problem being researched. The results of this study indicate that the sanction for sexual crimes in Article 1 paragraph 2 of Government Regulation Number 70 of 2020 is an act of chemical castration as an additional crime in the form of administering chemical substances through injection, electronic detection devices or other methods, to suppress excessive sexual desire accompanied by with rehabilitation. Meanwhile, the main punishment is imprisonment and fines. If it causes injury to the victim and dies, the penalty is death, life imprisonment and other additional punishments, and in Islamic criminal law is hudūd because of sexual intercourse. The effect of chemical castration sanctions in suppressing a sexual crime has not been able to overcome the non-occurrence of sexual crimes, because the condition in Indonesia today is that there are still many criminal acts that fluctuate from year to year. Relevance in Islamic criminal law and positive law both aim as a means of education, retaliation for perpetrators of criminal acts and also as a preventive measure so that there are no more similar crimes in the future.

Actions (login required)

View Item