Analisis hukum ekonomi syariah dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli tanpa keterangan kadaluwarsa : Studi kasus pedagang keliling di Cikalongwetan Bandung Barat

Nur Aulia Hanifah, Dinar (2022) Analisis hukum ekonomi syariah dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli tanpa keterangan kadaluwarsa : Studi kasus pedagang keliling di Cikalongwetan Bandung Barat. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (167kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (156kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (203kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (323kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (307kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (189kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (74kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (232kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi karena penulis melihat masih adanya pelaku usaha yang malkuakn kegiatan jual beli makanan tanpa menerapkan keterangan mengenai masa berlaku dari makanan tersebut. Didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 dijelaskan bahwa penerapan label keterangan kadaluwarsa ini merupakan salah satu hal yang wajib untuk dipenuhi oleh pelaku usaha karena merupakan bagian dari pewujudan Hak untuk konsumen mendapat informasi. Begitu pula dengan aturan didalam Hukum Ekonomi Syariah mengenai syarat dan juga rukun dari Jual Beli, pelaku usaha harus menjalankan usahanya secara terbuka, jujur, adil dan atau tidak adanya hal-hal yang melahirkan sebuah ketidakjelasan apalagi sampai melahirkan kerugian yang akan diterima oleh konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kegiatan jual beli di Cikalongwetan Bandung Barat ini apabila ditinjau melalui aturan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999 dan juga bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli tanpa keterangan kadaluwarsa ini. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada hak dan kewajiban pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Dalam Ekonomi Syariah, mengenai penerapan keterangan kadaluwarsa pada suatu produk ini merupakan bagian dari terpenuhinya syarat-syarat adabiyah. Dan didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 mengenai penerapan label kadaluwarsa merupakan bagian yang telah diatur didalam aturan mengenai hak-hak konsumen dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha. Metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan studi pustaka, wawancara dan observasi. Pengolahan data dan analisis data dalam penelitian ini disusun dengan mengumpulkan data dari sumber data, menyelidiki data, mengklasifikasikan data yang diperoleh dan menyimpulkan. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kegiatan jual beli tanpa pencantuman label kadaluwarsa di Cikalongwetan Bandung Barat ini terjadi karena kurangnya pemahaman dari pelaku usaha. Jual beli tanpa pencantuman label keterangan tersebut telah melanggar aturan-aturan yang ada didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999. Lalu apabila dilihat dari hukum ekonomi syariah maka jual beli tersebut belum secara sempurna memenuhi rukun dan syarat dari jual beli.

Actions (login required)

View Item