Sanksi tindak pidana penyebar konten Pornografi menurut pasal 27 undang - undang no 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perspektif Hukum Pidana Islam

Handoko, Nafah Svadisthia (2022) Sanksi tindak pidana penyebar konten Pornografi menurut pasal 27 undang - undang no 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perspektif Hukum Pidana Islam. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (427kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (129kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (516kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (799kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (905kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (359kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (472kB) | Request a copy

Abstract

Perkembangan teknologi saat ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat dunia, salah satu dampak negatif yang timbul pada masyarakat akibat dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi adalah maraknya penyebaran pornografi melalui internet. Masalah pornografi selain merusak akhlak seseorang juga merupakan salah satu sumber timbulnya kemaksiatan. Tindak kejahatan penyebar konten pornigrafi telah diatur dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE dan pasal 29 ayat (1) UU Pornografi. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam tindak pidana ini termasuk kedalam jarimah ta‟zir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk penyebaran dari tindak pidana penyebar konten pornografi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, untuk mengetahui sanksi bagi pelaku penyebar konten pornografi dalam UU ITE di Indonesia, dan untuk mengetahui relevansi sanksi tindak pidana penyebar konten pornografi dengan sanksi Hukum Pidana Islam. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini bahwa sanksi bagi pelaku penyebar konten pornografi dalam pasal 27 UU ITE perspektif Hukum Pidana Islam menggunakan kaidah maslahah mursalah yang berasaskan keadilan dan saddu al-Dzari‟ah yang terkandung dalam larangan penyebaran konten pornografi yang tercantum Adanya siyasah syar‟iyyah, yaitu kebijaksanaan untuk membuat masyarakat lebih dekat dan gemar pada kebajikan, menjauhi dan membenci keburukan dan kerusakan. Bertujuan untuk merealisasikan kesejahteraan manusia. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah content analysis yaitu menganalisis data-data yang diambil dari literatur atau sumber yang relevan dengan pornigrafi dan berbagai bahan hukum yang dapat memberi petunjuk hukum atau penelitian sanksi bagi pelaku penyebar konten pornografi dalam pasal 27 UU ITE perspektif Hukum Pidana Islam. Hasil penelitian ini yaitu bentuk penyebarannya melalui internet berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektroik diantaraya meliputi teks, simbol, gambar, suara, foto dan video yang bermuatan kesusilaan. Diatur dalam UU ITE pasal 27 ayat (1). Dalam pasal 27 UU ITE sanksi bagi pelaku penyebar konten pornografi dapat diancam pidana paling banyak 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 dan pasal 4 ayat (1) jo pasal 29 UU Pornografi, diancam pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 6.000.000.000,00. Relevansi sanksi tindak pidana penyebar konten pornografi dalam UU ITE dan Hukum Pidana Islam, pertama tindak pidana penyebar konten pornografi memiliki kesamaan yaitu masih termasuk kedalam kategori kejahatan yang dilakukan atas dasar kesengajaan dan melawan hukum. Kedua, sanksi tindak pidana penyebar konten pornografi memiliki bentuk ancaman dunia yaitu ancaman dunia berupa penjara atau kurungan yang di sesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Ketiga, tindak pidana penyebar konten pornografi dilihat dari segi tujuannya untuk memberikan efek jera bagi pelaku.

Actions (login required)

View Item