Kedudukan Hakim perempuan menurut Ibn Habib Al-Mwardi dan Ibn Mas'ud Al-Kasani serta relevansinya dengan undang-undang nomor 50 pasal 13 tahun 2009 tentang peradilan agama

Rahman, Arif (2022) Kedudukan Hakim perempuan menurut Ibn Habib Al-Mwardi dan Ibn Mas'ud Al-Kasani serta relevansinya dengan undang-undang nomor 50 pasal 13 tahun 2009 tentang peradilan agama. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (147kB) | Preview
Preview	Text (COVER) 2_abstrak (1).pdf Download (545kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (368kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (632kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (918kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (989kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (281kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (713kB) | Request a copy

Abstract

Kedudukan Hakim Perempuan merupakan isu paling kontroversial dari semua isu yang berkaitan dengan perempuan dan selalu menjadi bahan perbincangan sejak dahulu kala secara kesetaraan. Ibn Habib Al-Mawardi menggap bahwa perempuan tidak layak dijadikan sebagai hakim, karena perempuan dianggap lemah akalnya. Tetapi Ibn Mas’ud Al-Kasani menggap bahwa perempuan layak menjadi hakim, hanya saja tidak dibidang qishas dan hudud. Kemudian relevansi pendapat kedua tokoh tersebut dengan undang-undang nomor 50 pasal 13 tahun 2009 yaitu tentang syarat menjabat sebagai hakim. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pendapat Ibn Habib Al-Mawardi dan Ibn Mas’ud Al-Kasani tentang Hakim perempuan. (2) Argumentasi dalil yang digunakan Kedua Tokoh Tersebut Tentang Hakim Perempuan dalam Syari’at Islam. (3) Untuk mengetahui relevansi pendapat Ibn Habib Al-Mawardi dan Ibn Mas’ud Al-Kasani dengan Undang-Undang Nomor 50 Pasal 13 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif serta deskriptif komparatif. Metode pengumpulan data menggunakan dua macam, yakni data primer dan data sekunder. Data primernya bersumber dari buku-buku yang dikarang oleh kedua tokoh, dan data sekundernya adalah buku, artikel, jurnal, internet dan sebagainya yang berfungsi sebagai pelengkap data primer. Penelitian ini berangkat dari teori fiqh yang menyatakan bahwa perubahan hukum dapat terjadi dikarenakan perubahan waktu, tempat, kondisi, motivasi, tradisi dan kemaslahatan Dari penelitian ini ditemukan bahwa (1) Ibn Habib Al-Mawardi tidak membolehkan seorang perempuan menjadi hakim, karena tidak diperbolehkan perempuan menjadi Imam sholat sedangkan Ibn Mas’ud Al-Kasani membolehkan perempuan menjadi hakim, karena persaksiannya sah atau diterima. (2) dalil yang digunakan oleh Ibn Habib Al-Mawardi tentang kedudukan hakim perempuan surat An-nisa Ayat 34 dan Hadits Rasulullah SAW. Riwayat abi Bakrah sedangkan Ibn Mas’ud Al-Kasani menggunakan Al-Qur’an surat Shaad ayat 26, Surat at-Taubah ayat 71 dan surat Al-Maidah ayat 8. (3) Relevansi pendapat kedua tokoh tersebut dangan Undang-Undang Nomor 50 pasal 13 Tahun 2009 tentang peradilan agama. Pendapat Ibnu Mas’ud Al-Kasani dan Al-Mawardi masing-masing mempunyai korelasinya sendiri dengan syarat yang ditetapkan oleh undang-undang tentang peradilan Agama.

Actions (login required)

View Item