Analisis hak ahli waris beda agama : Studi penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2018/PA.Ska

Nurhalipah, Anisa (2022) Analisis hak ahli waris beda agama : Studi penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2018/PA.Ska. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (124kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (99kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (82kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (377kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (387kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (324kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (126kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (213kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya konsepsi hukum yang mengatakan bahwa perbedaan agama menjadi penghalang kewarisan. Sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam dan hadits Nabi SAW. Terkait orang yang berbeda agama tidak bisa saling mewarisi. Namun, pada kenyataanya Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2018/PA.Ska menetapkan bahwa anak ketiga pewaris yang beragama Katholik sebagai ahli waris. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui duduk perkara Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2018/PA.Ska, untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2018/PA.Ska, dan untuk mengetahui analisis hukum dalam Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2018/PA.Ska. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam dan hadits terkait orang yang berbeda agama tidak bisa saling mewarisi karena hubungannya menjadi hilang atau tidak ada hak muwalah antara dirinya dan orang lain. Selayaknya dalam sebuah keputusan pengadilan mencakup tiga unsur yaitu, sumber hukum, jenis dan duduk perkaranya, dan proses pemeriksaan perkara. Hal ini tentunya didasarkan pada teori kepastian hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah content analysis dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer dalam penelitian ini berupa salinan penetapan nomor 0049/Pdt.P/2018/PA.Ska, adapun data sekunder yang digunakan diambil dari ketentuan perundang-undangan, buku dan hasil penelitian terdahulu. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni studi kepustakaan, dokumentasi, dan analisis data. Hasil penelitian ditemukan bahwa duduk perkara pada Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2018/PA.Ska yaitu permohonan penetapan ketujuh anak pewaris, dimana enam anak beragama Islam dan satu anak beragama Katholik untuk menjadi ahli waris dari ayahnya yang beragama Islam. Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan ahli waris berlandaskan pada Pasal 171 ayat 1 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur’an, dan hadits yang mengatakan bahwa hubungan darah tidak dapat dipisahkan dan memutuskan silaturahmi dalam keluarga merupakan dosa besar. Analisis hukum terhadap penetapan ahli waris beda agama adalah ijtihad yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang dalam prosesnya terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion), Majelis Hakim memandang bahwa Pasal 171 huruf b dan c dapat dipakai sebagai aturan umum dalam kasus ideal, sementara perkara ini bersifat insidental. Maka, Majelis Hakim kemudian menetapkan bahwa anak ketiga pewaris yang beragama Katholik masih dipandang sebagai anak dari pewaris sehingga dapat ditetapkan sebagai ahli waris.

Actions (login required)

View Item