Penerapan syarat dalam pembentukan tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 menurut pasal 22 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu perspektif Siyasah Dusturiyah

Faozan, Fizay Muhamad (2022) Penerapan syarat dalam pembentukan tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 menurut pasal 22 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu perspektif Siyasah Dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (81kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak (1).pdf Download (101kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (141kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (307kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (442kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (58kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (268kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (104kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (177kB) | Request a copy

Abstract

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 120/P Tahun 2021 tentang susunan tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027 ada ketidaksesuaian dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 22 ayat 3. Pada pasal 22 ayat 3 menyebutkan bahwa komposisi tim seleksi calon anggota KPU/Bawaslu terdiri dari 3 (tiga) orang unsur pemerintah, 4 (empat) orang unsur akedemisi, 4 (empat) orang unsur masyarakat. Sedangkan dari 11 nama tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu tersebut terdapat 4 (empat) unsur pemerintah yaitu: Saudara JA Deputi IV Kantor Staf Presiden, Saudara B Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Saudara EO Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dan Saudari PI komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang kelembagaannya bertanggung jawab kepada presiden. Jika merujuk pada ketentuan, maka 4 (empat) unsur pemerintahan ini tidak sejalan dengan UU Nomor 7 tahun 2017 pasal 22 ayat 3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan syarat dan mekanisme pembentukan Tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027, dampak dari penetapan komposisi Tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027, serta tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap dampak dari penetapan komposisi Tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penerapan hukum, teori negara hukum dan Siyasah Dusturiyah. Penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum. Sebagai Negara hukum maka hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan Negara. Siyasah Dusturiyah membicarakan tentang Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau penerapan ketentuan hukum normatif dilingkungan masyarakat. Teknik analisis data adalah deskriptif kualitatif dan penarikan kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa : 1) Persoalan pembentukan tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 ada ketidak sesuaian dengan salah satu syarat dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yaitu pada pada pasal 22 ayat 3; 2) Dampak dari segala keputusan tim seleksi dapat dianggap ilegal karena tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan hasil seleksi dapat batal demi hukum, kemudian komposisi dari tim seleksi dapat menimbulkan konflik kepentingan; 3) Tinjauan siyasah dusturiyah sesuai dengan Q.S An-Nisa ayat 58 dan dengan kaidah “Kebijakan seorang pemimpin terhadapnya bergantung kepada kemaslahatan” maka pada dasarnya komposisi tim seleksi harus berdasarkan kemaslahatan, bertindak adil dan amanah sesuai dengan konstitusi sehingga tidak ada hak warga negara yang dirugikan.

Actions (login required)

View Item