Implementasi peraturan daerah kabupaten Purwakarta nomor 8 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima pada kawasan pasar Rebo Purwakarta

Yosi Tri Ramdhani, Ramdhani (2022) Implementasi peraturan daerah kabupaten Purwakarta nomor 8 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima pada kawasan pasar Rebo Purwakarta. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (227kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (61kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (68kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (385kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (340kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (286kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (66kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (77kB) | Request a copy

Abstract

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima mengatur tata kelola tempat dan pemberdayaan untuk PKL. Peraturan daerah tersebut ada untuk mengatasi masalah-masalah yang disebabkan peningkatan jumlah pelaku PKL di Kabupaten Purwakarta sehingga berdampak pada terhambatnya lalu lintas, penataan ruang dan kebersihan, dan menganggu jalannya sarana prasarana di kawasan perkotaan. Namun pada fakta di lapangan, berbagai upaya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang ditertibkan dan dipindahkan ke fasilitas yang disediakan pemerintah untuk berdagang di Gedung Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera) namun setelah dipindahkan PKL banyak yang memilih keluar karena sepi dan kehilangan pelanggan sebelumnya sehingga pendapatan turun dan kemudian mereka kembali lagi ke Pasar Rebo Purwakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pada Kawasan Pasar Rebo Purwakarta, kendala-kendala hukum terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Rebo Purwakarta dan upaya-upaya hukum terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Rebo Purwakarta. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya-upaya hukum solusi terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Rebo Purwakarta. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah menyesuaikan teori negara hukum, teori pelayanan publik, teori administrasi pemerintahan, teori kewenangan, teori penegakan hukum dan teori implementasi kebijakan terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pada Kawasan Pasar Rebo Purwakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Data-data yang relevan dalam penelitian ini lebih difokuskan pada data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama berupa hasil wawancara dengan responden dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Rebo Purwakarta. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL pada Kawasan Pasar Rebo Purwakarta yang Terdapat banyak kendala internal dan eksternal yang terdapat pada implementasi Perda ini sehingga perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ini tidak terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan upaya persuasif dan upaya represif yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar perda ini dapat terlaksana baik.

Actions (login required)

View Item