Analisis kebijakan rehabilitasi sosial penyalahguna narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dihubungkan dengan Permensos Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Atensi Rehabilitasi Sosial perspektif Siyasah Dusturiyah

Hufron, Yazid (2022) Analisis kebijakan rehabilitasi sosial penyalahguna narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dihubungkan dengan Permensos Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Atensi Rehabilitasi Sosial perspektif Siyasah Dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (137kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (35kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (34kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (629kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (851kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (300kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (611kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (279kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (321kB) | Request a copy

Abstract

Rehabilitasi sosial merupakan salah satu bentuk kebijakan dalam penanganan penyalahgunaan penggunaan narkotika di Indonesia. Dengan adanya kebijakan mengenai atensi rehabilitasi sosial BNNP Jawa Barat meresponnya dengan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dengan tujuan pemulihan serta tidak adanya pengucilan dan diskriminalisasi terhadap penyalahguna. Adanya kegiatan IBM ini dapat menjadi bumerang jika tidak dilaksanakan secara serius karena rehabilitasi sosial terindikasi menyebabkan tidak adanya efek jera bagi para penyalahguna dan dapat menyebabkan kemudaratan yang baru karena penentuan korban dalam penyalahgunaan narkotika sukar dilakukan. Jika mengacu pada pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tentang Narkotika penyalahguna itu merupakan tindakan kriminal dan harus di pidana penjara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses rehabilitasi yang sesuai dengan kebijkan pemerintah khususnya dalam undang-undang narkotika serta kebijakan atensi rehabilitasi sosial bagi penyalahguna narkotika baik secara hukum positif maupun secara syariat Islam. Penelitian ini menggunakan beberapa teori yang dianggap relevan dalam menganalisis permalsahan yang dibahas, yaitu: teori negara hukum, teori siyasah dusturiyah, teori kebijakan publik, teori rehabilitasi sosial, dan teori penyalahgunaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian yang menekankan pada undang-undang serta gejala sosial yang ada dalam masyarakat. kemudian pendekatan deskriptif analisis digunakan untuk mendeskripsikan temuan yang didapatkan dan mengkomparasikan dengan teori yang ada. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa: Pertama, implementasi Kebijakan Undang-Undang 16 Tahun 2020 Tentang Atensi Rehabilitasi Sosial di BNN Jawa Barat dilakukan dengan berbagai kegiatan yang dilakukan melalui Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) dengan Program Pemberdayaan Alternatif, Program Pencegahan dengan Program Ketahanan Keluarga. Kedua, BNNP Jawa Barat melakukan berbagai kebijkan perlindungan rehabilitasi sosial diantaranya bekerja sama dengan beberapa instansi terkait dengan menggunakan kegiatan IBM sebagai proses perlindungan terhadap korban penyalahguna narkotika. Ketiga, Dalam tinjauan siyasah Dusturiyah perlu adanya pengawasan yang berbasis syariah dalam kegiatan IBM BNN Jawa Barat khususnya bagi masyarakat muslim serta perlu adanya ketegasan terhadap penentuan status korban dalam penyalahguna narkotika dalam upaya menghilangkan serta mencegah adanya kemudaratan yang baru.

Actions (login required)

View Item