Prinsip asas Good Governance terhadap lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ditinjau perspektif Siyasah Dusturiyah

Toha, Faizal Muhamad (2022) Prinsip asas Good Governance terhadap lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ditinjau perspektif Siyasah Dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Suan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (129kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (545kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (620kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB 2) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (590kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB 5) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (431kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (770kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menjelaskan tugas dan wewenang KPK sesuai dengan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormataan terhadap hak asasi manusia. Namun apakah asas tadi berkolerasi dengan asas Tata Kepemerintahan Yang Baik (good governance). Tujuan penelitian ini adalah: Pertama, mendeskripsikan Relevansi Asas-Asas Good Governance Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Kedua, mendeskripsikan Relevansi Asas Good Governance Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketiga, mendeskripsikan tinjauan siyasah dusturiyah terhadap prinsip good governance dalam lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu menggunakan kajian siyasah dusturiyah, yang berlandasakan pada al-Qur’an dan al-Hadits serta pendapat para ulama. Tidak terlepas pula pada kajian tetang good governance serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Jenis dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan ialah data kualitatif yang terdiri dari data Primer dan Sekunder, serta teknik pengumpulan data dengan Library Research yang berhubungan dengan penelitian yuridis normatif. Hasil Penelitian ini menerangkan Pertama: Good Governance merupakan sebuah asas yang dimana mengandung arti kegiatan suatu lembaga pemerintah yang di jalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara,good governance sangat berkaitan erat dengan AUPB, hal demikian karena good governance merupakan tujuan dari AUPB itu sendiri.. Kedua: Bila di telaah dalam sudut pandang good governance, KPK sebagai lembaga negara dalam penerapan kurang maksimal dalam menjalankan Asas good governance, hal tersebut bertolak belakang dengan asas good governance yang tercermin dalam isi Undang-Undang, hal tersebut timbul dengan indikasi adanya penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga KPK. Ketiga: dalam tijauan siyasah Dusturiyah terhadap penerapan asas good governance pada Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, bila ditilik dalam isi undang-undang tersebut sudah sesuai dengan asas good governance, nilai-nilai maslahat yang dibawa sesuai amanat undang-undang sudah tercermin. Namun dalam hal menjalankan amanat undang-undang tersebut tidak berjalan secara optimal dikarenakan berbagai masalah yang menimpa pada lembaga KPK sendiri.

Actions (login required)

View Item