Analisis yuridis putusan Mahkamah Agung nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 mengenai kepemilikan merek KEEN di Indonesia dihubungkan dengan pasal 21 ayat (1) undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi Geografis

Yusuf, Hartono (2022) Analisis yuridis putusan Mahkamah Agung nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 mengenai kepemilikan merek KEEN di Indonesia dihubungkan dengan pasal 21 ayat (1) undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi Geografis. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (42kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (27kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (47kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (272kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (343kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (286kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (100kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (115kB) | Request a copy

Abstract

Perlindungan merek diindonesia diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tetang Merek dan Indikasi Geografis,menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Undang-undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek. meski sudah ada peraturannya, namun sengketa merek diindonesia masih sering terjadi, terutama pelanggaran Pasal 21 ayat(1)permohonan ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain dan merek terkenal asing persamaan pada pokoknya.pada kasus sengketa merek KEEN ini merupakan merek terkenal asal amerika ,yang di Indonesia sendiri didaftarkan oleh pengusaha lokal Bernama Arif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Putusan Mahkamah Agung No.167 PK/Pdt.Sus-HKI 2018 dihubungkan dengan pasal 21 ayat (1) serta untuk mengetahui tentang bagaimana akibat hukum yang muncul dari mendaftarkan merek terkenal asing di Indonesia Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan Undang Undang Dasar 1945, Pasal 21 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, Pasal 77 Undang Undang Nome 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Teori Kepastian Hukum, Teori Itikad Baik dan Teori Efektifitas Hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data primer. Mengingat datanya bersifat kualitatif, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode konten analisis (analisis isi) terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 167 PK/PDT.SUS/2018. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan sengketa merek terkenal tidak memasukan pertimbangan pada pasal 21 ayat 1 Undang-Undang no 20 tahun 2016 yang menyatakan bahwa merek terkenal milik asing wajib ditolak pendaftarannya karena pendaftaran tidak didasari atas itikad baik. Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 167 PK/PDT.SUS/2018 merek Terkenal Asing mengalami kerugian karena kurangnya perlindungan hukum di negara Indonesia dan putusan ini dapat menimbulkan sengketa serupa karena merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal asing akan terdaftar tanpa memperhatikan bahwa ada itikad tidak baik dengan membonceng ketenaran merek terkenal asing dengan barang sejenis yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Actions (login required)

View Item