Konstitusionalitas Presidential Treshold pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-XVI/2018 dihubungkan dengan asas demokrasi dalam penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia

Ridwan, Albin Muhammad (2022) Konstitusionalitas Presidential Treshold pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-XVI/2018 dihubungkan dengan asas demokrasi dalam penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (143kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (27kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (32kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (343kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (335kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (303kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4-1.pdf Restricted to Registered users only Download (32kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (106kB) | Request a copy

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi No.49/PUU-XVI/2018 tentnag Presidential Treshold bedampak pada sistem pemilu yang mengharuskan syarat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden wajib memiliki minimal 20% jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau 25% suara sah Nasional. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa Presidential Treshold merupakan open legal policy yang artinya aturan terkait ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dikemblikan lagi kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini menimbulkan adanya ketidakpastian hukum karena seharusnya Mahakamah Konstitusi memberikan kepastian hukum lewat sifatnya yang final dan mengikat serta sifat putusannya yang eksekutorial. Putusan ini juga berimplikasi pada kehidupan demokrasi di Indonesia khususnya kepada penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang berpontensi membuat pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden hanya diikuti oleh satu atau dua pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden saja. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengetahui dan memahami makna open legal policy dalam hasil putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUUXVI/2018 tentang Presidential Treshold mengetahui dan memahami konstitusionalitas presidential treshold bila di hubungkan dengan kreiteria konsititusionalitas dan makna demokrasi dalam sistem pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif yang bersummber pada data sekunder berupa Undang-undang, buku, jurnal ilmiah dan beberapa artikel. Hasil penelitian ini menyimpulkan, pertama, open legal polcy (kebijakan hukum terbuka) dalam pandangan merupakan kebijakan mengenai ketentuan dalam pasal tertentu dalam undang-undang yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Kedua, konstitusionalitas presidential threshold bila di hubungkan dengan kriteria konsititusionalitas dan makna demokrasi dalam sistem pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia, dapat dikatakan presidential threshold memiliki kriteria sesuai dengan UUD 1945 atau tidak bertentangan dengan konstitusi Indonesia. Dengan adanya ambang batas minimal ini, dikhawatirkan memunculkan satu atau dua pasangan calon presiden dan wakil presiden karena kemungkinan dapat saja terjadi tanpa pembatasan maksimal dukungan, seluruh partai politik dapat bersatu suara hanya mengusulkan satu atau dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Atau kemungkinan lain, memunculkan pasangan calon yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat dan hanya mementingkan kepentingan partai politik yang mengusung bakal calon.

Actions (login required)

View Item