Perlindungan hukum tindak pidana kekerasan kebebasan pers pada anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers di Kota Bandung

El-Islami, Shidqa Alamanda (2022) Perlindungan hukum tindak pidana kekerasan kebebasan pers pada anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers di Kota Bandung. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (120kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (70kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (71kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (245kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (275kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (240kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (72kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (198kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan yang timbul dimana kebebasan pers yang semestinya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers pada Pasal 8 bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum, namun faktanya wartawan masih mendapatkan kekerasan saat bekerja. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum tindak pidana kekerasan kebebasan pers pada anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers di Kota Bandung; untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum dari tindak pidana kekerasan kebebasan pers; dan juga untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala terhadap anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang mengalami tindak pidana kekerasan pers di Kota Bandung. Teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum. Salmond menjelaskan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu kekerasan kepentingan perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dipihak lain. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dan pendekatan yuridis normatif dengan meneliti data sekunder yang didukung dengan data primer melalui studi kepustakaan dan melakukan wawancara mendalam dengan Aliansi Jurnalis Independen Bandung. Penulis juga menggunakan sumber hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Hasil dari penelitian ini bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers memberikan perlindungan hukum dan memenuhi hak-hak wartawan tepat, namun dalam penerapannya belum maksimal. Masih terdapat wartawan yang mengalami kekerasan saat bekerja. Kendala dalam memberikan perlindungan hukum seperti dimana korban tidak ingin menyelesaikan kasus kekerasannya. Kurangnya pemahaman mengenai kerja jurnalistik yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Masyarakat masih belum memahami peran dan manfaat pers bebas tanpa kekerasan. Upaya yang dilakukan yaitu melakukan koordinasi dengan Dewan Pers, melakukan pembinaan untuk aparat penegak hukum, serta sosialisasi dan penyuluhan hukum.

Actions (login required)

View Item