Hak asuh anak akibat suami-istri yang bercerai karena Murtad

Laelan, Lutfi Hady (2022) Hak asuh anak akibat suami-istri yang bercerai karena Murtad. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (205kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (502kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (542kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (743kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (876kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (824kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (666kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (513kB) | Request a copy

Abstract

Hak asuh anak atau hadhanahmayoritas ulama ahli fiqh sepakat bahwa seorang hadhin haruslah memeluk agama Islam, sementara dalam KHI Pasal 156 ayat (c) tidak disebutkan bahwa seorang hadhin harus memeluk agama Islam, Pasal tersebut hanya menyebutkan bahwa hadhin haruslah menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Maka penulis memandang perlu untuk melakukan analisis mengenai Pasal tersebut yang masih memiliki penafsiran yang multitafsir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuitinjauan hukum positif dan hukum Islamtentang hak asuh anak pasca perceraian karena murtad sertauntuk mengetahui relevansi antara hukum positif dan hukum Islam tentang hak asuh anak pasca perceraian karena murtad. Hukum Islam menetapkan bahwa hadhin haruslah seorang yang beragama Islam, sementara KHI Pasal 156 ayat (c) masih terdapat kesamaran dalam penafsirannya. Karena redaksinya yang masih umum harus menjamin keselamatan rohani anak, ini menimbulkan berbagai penafsiran bahwa hadhin guna menjamin keselamatan rohani anak hadhin pun harus seorang yang beragama Islam, atau karena redaksi KHI harus menjamin keselamatan rohani anak timbullah penafsiran lain bahwa hadhin tidak terdapat ketentuan harus orang yang beragama Islam, orang yang non-muslim pun dapat menjadi seorang hadhin selama ia dapat menjamin keselamatan rohani anak. Metode penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yaitu penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan guna mendapatkan teori, konsep, asas hukum serta peraturan hukum lainnya yang ada hubungannya dengan bahasan penelitian. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan jenis data kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka. Berdasarkan telusuran dan telaahan penulis dari fenomena hak asuh anak akibat perceraian karena murtad,mengenai persoalan perselisihan hak asuh anak (hadhanah) akibat perceraian karena ibu murtad, hukum positif telah mengatur persoalan tersebut dalam KHI, namun dalam penafsirannya masih terdapat kesamaran dalam menafsirkan seorang hadhin harus beragama Islam, disisi lain hukum Islam menetapkan bahwa mayoritas ulama ahli fiqh sepakat bahwa seorang hadhin haruslah orang yang memeluk agama Islam. Relevansinya, meskipun terdapat kesenjangan antara KHI dan fiqh, KHI dalam kronologi pembentukannya diantaranya melalui tahapan penelaahan ilmu-ilmu dari berbagai madzhab, maka penulis berspekulasi bahwa pengaturan KHI mengenai hadhanah tersebut itu merujuk serta selaras dengan pandanganmadzhab Hanafi dan Maliki.

Actions (login required)

View Item