Ketentuan hukum wali bagi anak perempuan hasil kawin hamil perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fikih di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi

Ramadhan, Muhamad (2022) Ketentuan hukum wali bagi anak perempuan hasil kawin hamil perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fikih di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (111kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (146kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (117kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (340kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (451kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (285kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (145kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (155kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tindak lanjut dari adanya kawin hamil di Indonesia. Anak yang lahir dari kawin hamil saat berjenis kelamin perempuan, kemudian anak tersebut beranjak dewasa dan akan menikah. Siapa yang berhak menjadi walinya?. Terdapat perbedaan terkait ketentuan ini berlandaskan perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fikih. Hal ini menjadi tantangan bagi KUA kecamatan Cileunyi dalam menetukan wali bagi anak perempuan hasil kawin hamil tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Ketentuan wali bagi anak perempuan hasil kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam; 2) Ketentuan wali bagi anak perempuan hasil kawin hamil dalam Fikih; dan 3) Penetapan wali bagi anak perempuan hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Cileunyi. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti kaidah: Pertama, تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة “Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar maslahah”. Kedua, حكم الحكم إلزام و يرفع الخلاف “Keputusan Hakim/Pemerintah mengikat dan wajib diikuti dan menyelesaikan masalah”. Dalam arti, menganalisis ketentuan wali bagi anak hasil kawin hamil dalam KHI dan fikih dari segi kemaslahatannya serta menyelesaikan masalah umat. Penelitian ini menggunakan Metode deskriptif-analitis-kompratif yaitu mendeskripsikan dengan jelas latar belakang terjadinya anak perempuan hasil kawin hamil, kemudian menganalisi perbedaan hukum wali bagi anak Perempuan kawin hamil antara KHI dan Fikih, selanjutnya dikomparasikan untuk ditarik suatu hasil yang ditetapkan KUA kecamatan Cileunyi. Hasil dari penelitian ini, yaitu 1) Kompilasi Hukum Islam membahas dalam pasal 99 yang menyebutkan “Anak yang sah adalah: anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”. Dengan kata lain, kapanpun anak itu dilahirkan asalkan dalam perkawinan yang sah, maka boleh nasabkan kepada kedua orangtuanya. Maka dalam hal ini, walinya adalah ayah biologisnya; 2) Ketentuan dalam fikih, yaitu akad yang dilakukan wanita sedang mengandung sebab zina adalah sah, sehingga jika anak yang dilahirkan tersebut melewati masa enam bulan, dihitung dari akad pernikahan, maka anak tersebut bisa dihubungkan nasab terhadap suami dari ibunya. Akan tetapi, jika kelahirannya kurang dari enam bulan dari waktu akad, maka tidak bisa dihubungkan nasab kepada suami ibunya, melainkan hanya kepada ibunya saja; 3) Penetapan yang dilakukan KUA kecamatan Cileunyi terkait hukum wali bagi anak perempuan hasil kawin hamil lebih dominan memakai pendapat fikih. Karena wilayah demografis dari masih sangat kental akan pemahaman fikih daripada pemahaman KHI, ditambah dengan lingkungan pesantren salafi (tradisional) dan tokoh agama dilingkungan tersebut yang bermadzhab Syafi’i, sehingga pemahaman KHI masih belum bisa diterapkan secara utuh.

Actions (login required)

View Item