Implementasi INPRES Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government di Badan Kepegawaian Negara KANREG III Bandung dalam rangka menjalankan pelayanan prima menurut Siyasah Dusturiyah

Pebransha, Seky Prasdhika (2023) Implementasi INPRES Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government di Badan Kepegawaian Negara KANREG III Bandung dalam rangka menjalankan pelayanan prima menurut Siyasah Dusturiyah. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (92kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (26kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (56kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (238kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (309kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (106kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (361kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (29kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (204kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 10_lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (465kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi karena Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional III Bandung merupakan lembaga yang memiliki tugas dan fungsinya di bidang pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara. Lembaga ketatanegaraan tentu mempunyai fungsi serta tugas-tugas yang salah satunya pelayanan publik bagi masyarakat. Dalam meningkatkan mutu pelayanan publik dengan diterapkan kebijakan e-Government penggunaan media teknologi informasi secara electronic demi terwujudnya pelayanan prima dan menumbuhkan partisipasi masyarakat yang mandiri. terdapat kendala dalam pelayanan publik berbasis e-Government ini masih belum optimal dilihat dari beberapa indikasi yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah: Pertama, untuk mengetahui sejauh mana implementasi e-Government di Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional III Bandung berdasarkan INPRES No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government dalam rangka menjalankan pelayanan prima. Kedua, untuk mengetahui aspek penghambat implementasi INPRES No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government di Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional III Bandung dalam rangka menjalankan pelayanan prima. Ketiga, untuk mengetahui Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap penerapan e-Government dalam rangka menjalankan pelayanan prima. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan Publik George Edwards III dengan istilah Direct and Indirect Impact on Implementation yang mengemukakan empat model yang mempengaruhi yaitu, sumber daya, komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang terdiri dari data primer dan sekunder, dan dalam pengumpulan datanya dengan cara wawancara, observasi, komunikasi, dokumentasi. Hasil penelitian menemukan beberapa fakta dan dapat disimpulkan bahwa: Pertama, Implementasi e-Government dalam rangka menjalankan pelayanan prima di lingkup internal Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional III Bandung menunjukan bahwa telah melaksanakan e-Government serta sudah dilakukan dengan baik. Kedua, kendala dalam penyampaian informasi tentang pelayanan publik berbasis e-Government kepada masyarakat masih kurang. Masih ada masyarakat yang tidak mengetahui tentang pelayanan publik berbasis e-Government ini. Mekanisme pelayanan publik yang berbasis digital ini masih tumpang tindih dengan pelayanan secara manual, jadi masih belum sepenuhnya berbasis e-Government. Ketiga, jika ditinjau dari siyasah dusturiyah Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional III Bandung sudah melaksanakan dengan baik sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 yang berisi prinsip pelayanan publik. Dalam hal ini, Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional III Bandung sudah memberikan inovasi untuk pelaksanaan e-Government, namun untuk pelaksanaan nya belum optimal dan masih terdapat beberapa kekurangan.

Actions (login required)

View Item