Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2012 Pasal 3 dan 16 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada Kawasan Industri Sukaregang ditinjau dari Siyasah Dusturiyah

Hanifah, Sarah Aisah (2022) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2012 Pasal 3 dan 16 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada Kawasan Industri Sukaregang ditinjau dari Siyasah Dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (161kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (26kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftar isi.pdf Download (340kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (738kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (616kB)
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (330kB)
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (599kB)
	Text (BAB V) 8_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (299kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_ DAFTAR PUSTAKA VI.pdf Restricted to Registered users only Download (375kB)

Abstract

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 23 tahun 2012. Kewajiban pemerintah Kabupaten Garut untuk meningkatkan kebersihan lingkungan, khususnya limbah B3, dicontohkan dalam Pasal 3 dan 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Mengenai Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Namun demikian, Meski kebijakan ini diterapkan, persoalan limbah B3 masih menjadi tantangan besar di Kabupaten Garut. Tujuan dari penelitian ini adalah: Pertama, mengetahui bentuk-bentuk kebijakan dari pelaksaan pengawasan dan evaluasi peraturan daerah provinsi jawabarat Nomor 23 Tahun 2012 tentang pengelolaan limbah Bahan berbahaya dan beracun (B3). Kedua, Bagaimana mekanisme pelaksanaan Pengawasan Dan Evaluasi Perda Provinsi Jawa Barat No.23 Tahun 2012. Ketiga, mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kebijakan pengelolaan Limbah B3 pemeritah kabupaen Garut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi, teori Peraturan Daerah, dan teori Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini mempergunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis empiris dan jenisnya kualitatif. sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari DLH Kabupaten Garut. Data sekunder dari berbagai bacaan dan dokumen. Hasil penelitian ini menemukan bahwa: Pertama, bentuk kebijakan dari pelaksanaan pengawasan Dan Evaluasi pasal 3 dan 16 peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.23 Tahun 2012 tentangpengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun berupa pelaksanaan dan program pengelolaan Limbah B3 hingga pengawasan dan evaluasi. Kedua, tantangan atau hambatan kebijakan pasal 3 dn 16peraturan daerah Provinsi Jawa Barat No.23 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun meliputi ketidak kosistenan dari pihak pelaku usaha, sumberdaya manusia, finansial,dan sarana prasarana yang masih dikatakan minim komunikasi masih belum dapat membawa kesesuaian dan keseagaman informasi, serta pelaku usaha sendiri. Diperlukan kebijakan yang mengakomudir sebuah kebijakan industri penyamakan kulit yang tidak mengabaikan konsistem alam dan kebijakan pemerintah. Ketiga, tinjauan Siyasah Dusturiyah mengenai pasal 3 dan 16 peraturan Daerah provinsi Jawa Barat No 23 Tahun 2012 pada prinsipnya memenuhi asas-asas dalam Siyasah Dusturiyah, kebijakan tersebut masuk dalam pemenuhan tanggung jawab pemerintah berdasarkan kemaslahatan, melalui hasil tersebut, akibat hadirnyahambatandan tantangan yang ada, implementasi pengelolaan Limbah B3 dinilai masih belumoptimal, sehingga tujuan dari kebijakan tersebut belum dapat dirasakan sepenuhnya

Actions (login required)

View Item