Disparitas putusan Pengadilan Agama Depok nomor 3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung nomor 36/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tentang pembatalan perkawinan

Aziz, Farhan Mufti Abdul (2023) Disparitas putusan Pengadilan Agama Depok nomor 3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung nomor 36/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tentang pembatalan perkawinan. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (184kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (145kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (267kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (778kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (796kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (839kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (259kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (367kB) | Request a copy

Abstract

Farhan Mufti Abdul Aziz: Disparitas Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 36/Pdt.G/2022/PTA.Bdg Tentang Pembatalan Perkawinan. Latar belakang penelitian ini yaitu adanya disparitas antara Putusan Pengadilan Agama Depok dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan. Dimana Pengadilan Agama Depok mengabulkan permohonan Pemohon untuk membatalkan perkawinannya dengan Termohon, sedangkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung bahwa permohonan Terbanding (Pemohon) seharusnya tidak dikabulkan karena telah melebihi batas daluwarsanya yakni 6 (enam) bulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui legal pertimbangan hukum, metode penafsiran hukum, dan amar putusan dalam Putusan Nomor 3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk dan Nomor 36/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan. Majelis Hakim dalam usaha menemukan hukum dapat mencarinya dalam kitab-kitab perundang-undangan, kepala adat atau penasihat agama, yurisprudensi, tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum, atau literasi lain yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa. Jika ternyata dari sumber-sumber hukum tersebut masih tidak diketemukan, hakim dapat mencarinya dengan menggunakan metode-metode baik itu metode interpretasi ataupun konstruksi. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis isi (content analisys) terhadap putusan Nomor 3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk dan Nomor 36/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi dan studi pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa disparitas yang terjadi antara putusan Pengadilan Agama Depok dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dilatarbelakangi oleh perbedaan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Depok yang membatalkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon karena perkawinannya didasari dengan paksaan. Hal ini sesuai dengan aturan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 71 huruf f, sehingga permohonan Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim. Sedangkan pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam pertimbangan hukumnya bahwa permohonan Terbanding (Pemohon) seharusnya tidak dikabulkan telah melampaui batas waktu pengajuan pembatalan perkawinannya yakni 6 (enam) bulan sesuai dengan Pasal Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Perkawinan. Menurut Majelis Hakim PTA Bandung, unsur paksaan dalam Pasal 71 KHI dan ancaman dalam Pasal 72 KHI memiliki kesamaan. Metode penemuan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yaitu langsung menerapkan hukum, tidak menafsirkan atau mengkontruksi. Sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung menggunakan metode penemuan hukum interpretasi gramatikal dan sistematis.

Actions (login required)

View Item