Disparitas putusan tentang Itsbat Nikah di bawah umur : Analisis putusan nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Nph dan putusan nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Cmi

Hidayat, Muhammad Adistira Maulidi (2022) Disparitas putusan tentang Itsbat Nikah di bawah umur : Analisis putusan nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Nph dan putusan nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Cmi. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (204kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (300kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (244kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (818kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (633kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (231kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (520kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian dilatarbelakangi oleh dua putusan mengenai permohonan itsbat nikah dalam dua instansi pengadilan yang berbeda yakni Pengadilan Agama Cimahi dan Pengadilan Agama Ngamprah yang mana keduanya memiliki duduk perkara dan inti masalah yang hampir serupa dengan amar yang berbeda. Penetapan No. 150/Pdt.P/2020/PA.Nph mengabulkan permohonan para pihak, sedangkan Penetapan No. 40/Pdt.P/2021/PA.Cmi menolak permohonan dengan dalih telah melanggar aturan hukum Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya, dengan kondisi keduanya sama-sama telah memiliki anak dan menikah secara syariat agama saat salah satu pihak atau keduanya belum mencapai batas usia perkawinan yang telah ditentukan tanpa didahului mengajukan dispensasi . Penelitian bertujuan untuk mengetahui setiap dasar pertimbangan hakim baik Pengadilan Agama Ngamprah dan Cimahi dalam menetapkan Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Nph dan Penetapan Nomor No. 40/Pdt.P/2021/PA.Cmi serta mengetahui landasan dan metode hukum apa yang digunakan Majelis Hakim dalam menetapkan setiap permohonan itsbat nikah yang diajukan kedua belah pihak dalam dua lingkup Pengadilan Agama yang berbeda. Kerangka berpikir sebagai penunjang terbentuknya penelitian tentunya menggunakan dasar hukum Islam berupa Sunnah dan al-Quran dengan mengutip Q.S. al-Baqarah Ayat 282 untuk kemudian di istinbath dengan metode qiyas terhadap pentingnya pencatatan perkawinan. Penelitian juga di dukung dengan Teori Sistem Hukum yang menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya suatu penegakan hukum tidak terlepas dari adanya struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum berlaku. Penelitian menggunakan salah satu metode kualitatif berupa content analysis atau analisis terhadap isi (putusan) yakni dengan jalan studi dokumen inti dengan menjelaskan secara rinci gambaran objek yang diteliti melalui data dan informasi yang diperoleh dari kedua putusan untuk dikaji secara mendalam sesuai hukum positif dan hukum Islam yang berlaku sebagai sumber hukum. Hasil penelitian menunjukan adanya perbedaan diantara dua putusan dilihat dari dasar pertimbangan, ladasan hukum serta metode hukum yang digunakan. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Nph berfokus pada terselenggaranya rukun dan syarat perkawinan serta tidak adanya halangan perkawinan sehingga hakim menggunakan metode interpretasi teologis sosiologis dalam mengabulkannya. Sedangkan Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Cmi berfokus pada kurangnya usia para pemohon saat melangsungkan perkawinan secara agama dan melanggar Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dengan metode interpretasi sistematis hakim tidak mengabulkan permohonan kedua belah pihak dengan dalih belumnya dispensasi.

Actions (login required)

View Item