Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pemindahan Ibu Kota Negara berdasarkan Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

Silvina, Mia (2022) Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pemindahan Ibu Kota Negara berdasarkan Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (51kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (72kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (52kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (234kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (194kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (109kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (342kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (29kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (96kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh disahkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagai regulasi yang mengatur mengenai pemindahan Ibu Kota Negara. Pemindahan Ibu Kota Negara ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor ketimpangan di Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa. Undang-undang yang mengatur secara spesifik mengenai Ibu Kota Negara ini perlu ditinjau secara siyasah dusturiyah mengenai adanya perubahan hukum tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pemindahan Ibu Kota Negara. Penelitian ini akan mengkaji mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Begitupun juga memahami mengenai pertimbangan dan syarat-syarat pemilihan daerah Kalimantan Timur sebagai daerah Ibu Kota Negara yang baru. Penelitian ini menggunakan teori perubahan hukum, teori otonomi daerah dan teori siyasah dusturiyah. Perubahan hukum undang-undang yang mengatur mengenai Ibu Kota Negara dilatarbelakangi oleh faktor-faktor tertentu. Undang-Undang tersebut mengatur mengenai Ibu Kota Nusantara sebagai daerah khusus Ibu Kota Negara. Pemilihan daerah khusus Ibu Kota Negara tersebut perlu memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai bahan pertimbangan pemilihan Ibu Kota Negara yang baru. Perubahan hukum yang terjadi tersebut ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah diorientasikan pada kemaslahatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang diperoleh dari tiga sumber data yaitu data primer Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, data sekunder dilakukan dengan mengadakan studi kepustakaan dan data tersier dengan mencari data di internet. Teknis analisis data dengan mengumpulkan seluruh data primer maupun data sekunder yang kemudian di deskripsikan secara kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menemukan bahwasannya 1) Faktor yang melatarbelakangi pemindahan Ibu Kota Negara yaitu kepadatan penduduk, ketimpangan ekonomi, keterbatasan suplai air baku dan penurunan muka tanah, pertumbuhan urbanisasi, penurunan daya dukung lingkungan dan ancaman bencana alam 2) Persyaratan pemilihan daerah khusus Ibu Kota Negara harus memenuhi persyaratan spasial, ekologis dan kewilayahan 3) Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pemindahan Ibu Kota Negara merujuk kepada faktor perubahan hukum menurut Ibnu Qayyim bahwasannya perubahan hukum ini disebabkan oleh faktor niat, adanya niat pemerintah untuk memperbaiki tata kelola wilayah Indonesia dan mengurangi ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa. Kemudian pemilihan daerah yang dijadikan daerah Ibu Kota Negara yang baru harus bertujuan atas dasar kemaslahtan sesuai prinsip maqashid Syariah.

Actions (login required)

View Item