Pelaksanaan pasal 4 peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran kopi olahan yang mengandung bahan kimia obat di lingkungan LOKA POM Kabupaten Bogor

Rahmatika, Aza Salisa (2022) Pelaksanaan pasal 4 peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran kopi olahan yang mengandung bahan kimia obat di lingkungan LOKA POM Kabupaten Bogor. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (47kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (49kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (51kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (399kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (754kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (223kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (51kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (78kB) | Request a copy

Abstract

Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan diberi kewenangan untuk menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan; melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dilakukan, selain sebagai bentuk pengawasan, juga sebagai bentuk dari upaya Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Pada Februari 2022 ditemukan sebanyak 5.791 pcs pangan olahan termasuk di dalamnya kopi olahan yang mengandung Bahan Kimia Obat di Kabupaten Bogor. Bahan Kimia Obat merupakan bahan yang dilarang digunakan dalam kopi olahan sebab dapat membahayakan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Kopi Olahan yang Mengandung Bahan Kimia Obat di Lingkungan Loka POM Kabupaten Bogor, kendala-kendala hukum apa saja dalam pelaksanaan kewenangannya, serta upaya-upaya hukum apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum sebagaimana amanat dari Pasal 28D Ayat (1) yang merupakan jaminan agar peraturan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, penulis juga menggunakan teori efektivitas hukum, teori perlindungan hukum, teori pengawasan, teori sanksi administratif dan beberapa peraturan lain seperti Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang akan menjadi pisau analisis penulis dihubungkan dengan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis,dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode yang dideskripsikan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Kopi Olahan yang Mengandung Bahan Kimia Obat di Lingkungan Loka POM Kabupaten Bogor masih belum efektif dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku usaha. Terdapat kendala-kendala hukum internal dan eksternal dalam pelaksanaannya antara lain kurangnya SDM, belum memadainya sarana dan prasarana, Kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha, kurangnya peran serta masyarakat, serta maraknya penjualan secara online. Sementara upaya upaya hukum yang telah dilakukan baik secara internal maupun eksternal adalah dengan memaksimalkan kinerja pegawai, memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada, memberikan informasi melalui program sosialisasi KIE, menyediakan ULPK, melakukan kerja sama dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia. Terhadap permasalahan yang ada, solusi yang perlu dilakukan adalah dengan memperluas ruang lingkup pengawasan termasuk di forum jual beli online, lebih meningkatkan penyuluhan hukum dan edukasi secara masif terhadap pelaku usaha dan konsumen.

Actions (login required)

View Item