Pengaturan dan perizinan penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka Indonesia Perspektif Siyasah Maliyah

Aryajati, Diego (2023) Pengaturan dan perizinan penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka Indonesia Perspektif Siyasah Maliyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (59kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (114kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (47kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (210kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (351kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (155kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (530kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (120kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (158kB) | Request a copy

Abstract

Diego Aryajati (2023): Penelitian ini berjudul “Pengaturan dan perizinan penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka indonesia perspektif siyasah maliyah.” Penelitian yang penulis lakukan melatarbelakangi adanya keberadaan asset kripto di Indonesia dan investasi ilegal pada aset kripto, sehingga regulasi aset kripto sangat dibutuhkan sebagai kepastian dan perlindungan hukum. Diberlakukannya Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka menjadi landasan perdagangan aset kripto di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pengaturan dan Perizinan Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka dalam Peraturan Bappebti No 8 Tahun 2021. 2) Untuk Mengetahui Kendala Pelaksanaan Peraturan Bappebti No 8 Tahun 2021 tentang Pengaturan dan Perizinan penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di Bursa Berjangka. 3) Untuk Mengetahui Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap Peraturan Bappebti No 8 tahun 2021 tentang Pengaturan dan Perizinan penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di Bursa Berjangka. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori, diantranya: teori negara hukum, teori perlindungan hukum, teori implementasi kebijakan, dan teori siyasah maliyah. Indonesia merupakan negara hukum dengan membuat regulasi terkait penyelenggaraan pasar fisik aset kripto sebagai perlindungan masyarakat terkait adanya kripto, dengan adanya kebijakan itu, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan atau implementasinya. Implementasi kebijakan ini jika ditinjau dari siyasah maliyah maka orientasinya pada kemaslahatan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan jenis penelitian kualitatif. Menggunakan pendekatan hukum Normatif-empiris. Dengan menggabungkan dua implementasi yang menelaah hal sifatnya teoritis dan menginterpretasikan pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa 1) Proses pengaturan dan Perizinan penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di Bursa Berjangka telah dilaksanakan walaupun hasilnya belum maksimal yang mengarah pada mekanisme perdagangan, proses registrasi pedagang, Aset kripto yang diperjualbelikan telah terdaftar, adanya pengawasan usaha, pengembangan dengan edukasi masyarakat. 2) Pelaksanaan Pengaturan dan Perizinan Penyelenggaraan Pasar terhadap Pedagang Kripto belum maksimal karena ada tiga kendala yaitu kurangnya kajian kontekstual, keterbatasan memenuhi persyaratan teknis seperti a) belum adanya bursa khusus; b) masalah penyimpanan dan; c) permodalan;, dan yang terakhir kurangnya konsistensi peraturan Bappebti. 3) Dalam siyasah maliyah dibuatnya peraturan bappebti tentang penyelenggaraan aset kripto merupakan bentuk kemaslahatan umat. Akan tetapi Kripto memiliki sebab yang bersifat haram dan bertentangan dengan syarat perdagangan islam yakni bersifat ghoror, maysir dan dhoror. Bertentangan dengan Q.S Annisa ayat 29 dan Q.S Al-Maidah ayat 90. Sesuai kaidah “Apa saja yang dapat terlaksananya perbuatan haram, maka itu juga haram

Actions (login required)

View Item