Politik Hukum Ekonomi Islam Terhadap Izin Usaha Pariwisata Di Kabupaten Sumedang Dalam Meningkatkan Investasi Dan Transformasi Ekonomi Yang Berbasis Risiko Berdasarkan Pasal 141 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Lugowi, Rifyal Ahmad (2022) Politik Hukum Ekonomi Islam Terhadap Izin Usaha Pariwisata Di Kabupaten Sumedang Dalam Meningkatkan Investasi Dan Transformasi Ekonomi Yang Berbasis Risiko Berdasarkan Pasal 141 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (100kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (359kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (379kB) | Preview
Preview	Text (BAB II) 4_bab1.pdf Download (638kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (724kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (324kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (697kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (170kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (356kB) | Request a copy

Abstract

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu kabupaten yang memiliki usaha pariwisata dan kini melaksanakan prosedur perizinan berusaha pariwisata sesuai Pasal 141 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.Tujuan diterapkannya Peraturan tersebut supaya perizinan berusaha di daerah dapat mendorong roda investasi dan transformasi ekonomi. Perizinan berusaha tersebut diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Dinas DPMPTSP Kabupaten Sumedang. Akan tetapi diterapkannya peraturan tersebut dalam perizinan pariwisata hingga kini belum memberikan dampak positif bagi pola investasi dan transformasi ekonomi di Kabupaten Sumedang. Tujuan dari penelitian ini adalah, pertama untuk mengetahui bagaimana penerapan perizinan berusaha berbasis risiko terhadap izin usaha pariwisata di Kabupaten Sumedang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kedua, untuk mengetahui dampak dan hambatan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Sumedang, dan ketiga adalah untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap penerapan dan dampak perizinan pariwisata di Kabupaten Sumedang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.Dalam melaksanakan penelitian ini, ada beberapa prinsip-prinsip dalam siyasah maliyah yang digunakan sebagai teori yaitu prinsip keadilan dan prinsip persamaan. Prinsip keadilan membahas bahwa keadilan adalah sebuah ramuan yang sangat penting dari maqasid syari’ah. Masyarakat adil makmur ada karena tegaknya keadilan, sedangkan Prinsip persamaan menjadi pedoman bagi pemerintah supaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat atas dasar bertanggung jawab dan memberikan kemsaslahatan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan yuridis empiris normatif. kualitatif deskriptif dimaksudkan untuk membuat suatu gambaran deskriptif dari sebuah fenomena.Dari hasil peneliian tersebut, diketahui bahwa penerapan izin usaha pariwisata sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 telah dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Sumedang. Akan tetapi, terdapat banyak hambatan dalam pelaksanaannya antara lain jaringan internet dan kurang tanggapnya DPMPTSP Kabupaten Sumedang dalam memberikan pemahaman terkait pendaftaran melalui laman OSS sehingga disahkannya Peraturan Pemerintah tersebut belum memberikan dampak terhadap investasi dan transformasi ekonomi di Kabupaten Sumedang.

Actions (login required)

View Item