Politik hukum pemenuhan hak pendidikan inklusi bagi anak penyandang disabilitas di Kabupaten Tasikmalaya

Pratama, Wempi (2023) Politik hukum pemenuhan hak pendidikan inklusi bagi anak penyandang disabilitas di Kabupaten Tasikmalaya. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (167kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (193kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar isi.pdf Download (79kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (453kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (438kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (159kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (422kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (136kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (213kB) | Request a copy

Abstract

Anak penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan anak-anak pada umumnya dalam memperoleh pendidikan. Berbagai peraturan telah dibuat untuk menjamin pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandng disabilitas. Akan tetapi di kabupaten Tasikmalaya penyelenggaraan Pendidikan dalam usaha pemenuhan hak Pendidikan bagi anak penyandang disabilitas belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemenuhan hak pedidikan inklusi bagi anak penyandang disabilitas, dukungan politik hukum terhadap pemenuhan hak pendidikan inklusi bagi anak penyandang disabilitas di kabupaten tasikmalaya, serta analisis siyasah dusturiyah terhadap pemenuhan hak pendidikan inklusi bagi anak penyandang disabilitas di kabupaten tasikmalaya. Teori yang digunkan dalam penelitian ini adalah politik hukum, hak politik bagi penyandang disabilitas menurut hukum islam, teori siyasah dusturiyah berdasarkan asas huriyyah al-ta’allum (hak/kebebasan belajar). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis, serta menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data kualitatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dari Dinas Sosial PPKB P3A kabupaten Tasikmalaya dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Tasikmalaya serta 9 sekolah luar biasa dan 1 sekolah inklusi. Sumber data sekunder berupa bahan bacaan dan dokumen. Teknik pengumpulan data, meliputi observasi, wawancara (interview), dokumentasi, dan studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, pertama, bahwa pemerintah telah melakukan pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabiliatas melalui penyelenggaran Pendidikan khusus (SLB) dan Pendidikan inklusif. Kedua, belum ada peraturan daerah yang mengatur secara khusus pemenuhan hak pendidikan inklusi, melainkan diatur dengan adanya undang-undang no 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan juga peraturan pemerintah no 13 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disbilitas. Ketiga, analisis siyasah dusturiyah bahwa anak penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam memperoleh Pendidikan (huriyyah al-ta’allum), pemerintah mesti menjamin aksesibilitas Pendidikan bagi semua khususnya anak penyandang disabilitas.

Actions (login required)

View Item