Iddah Qabla al-Dukhul menurut peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di negara Indonesia dan Brunei Darussalam

Fairiza, Alfalah Aisya (2023) Iddah Qabla al-Dukhul menurut peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di negara Indonesia dan Brunei Darussalam. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (86kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (98kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (298kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (400kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (442kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (348kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (103kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (199kB) | Request a copy

Abstract

Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang iddah qabla al-dukhul yang ada di negara Indonesia diatur dalam Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 153-155 KHI, serta dalam Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975. Sedangkan pada negara Brunei Darussalam, hal tersebut diatur dalam Pasal 140 (c) Undang-Undang Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77. Ketentuan yang ada pada negara Brunei, menetapkan adanya iddah bagi wanita yang belum digauli oleh suaminya, hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan apa yang telah disebutkan di dalam QS. Al-Ahzab [33] ayat 49 serta dalam pendapat mazhab Syafi’i. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kedudukan iddah qabla al-dukhul dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di negara Indonesia, untuk mengetahui kedudukan iddah qabla al-dukhul di negara Brunei Darussalam serta untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan terkait peraturan perundang-undangan iddah qabla al-dukhul di negara Indonesia dan Brunei Darussalam. Kerangka pemikiran pada penelitian ini lebih difokuskan pada ketentuan mengenai iddah qabla al-dukhul serta membandingkan persamaan dan perbedaan pada kedua negara tersebut, yang mana di negara Indonesia tidak menetapkan adanya masa iddah bagi wanita belum digauli. Sebaliknya, negara Brunei menetapkan adanya masa iddah bagi wanita yang belum digauli oleh suaminya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian library research dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengkaji dan membandingkan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan terutama yang berkaitan dengan iddah qabla al-dukhul yang ada di negara Indonesia dan Brunei Darussalam. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, KHI, serta Undang-Undang Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77. Hasil penelitian ini adalah bahwa di negara Indonesia tidak menetapkan adanya masa iddah bagi istri yang belum digauli. Hal ini berdasarkan pada Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 153-155 KHI, serta dalam Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975. Di negara Indonesia, bagi wanita yang belum digauli ia tidak wajib menjalankan masa iddah disebabkan karena keadaannya masih suci. Sedangkan dalam ketentuan di negara Brunei Darussalam, dalam Pasal 140 (c) Undang-Undang Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77 menetapkan adanya masa iddah bagi wanita yang belum digauli. Adanya ketentuan ini karena mengikuti hukum adat yang berlaku pada masyarakat setempat serta karena pertimbangan kemaslahatan bahwa kegadisan seorang wanita sepenuhnya milik suaminya. Adapun persamaan terkait iddah qabla al-dukhul pada kedua negara tersebut tidak ada persamaan, namun dalam keadaan jika istri ditalak tiga, maka mereka belum boleh menikah sebelum mantan istrinya menikah dan melakukan senggama dengan suaminya yang baru.

Actions (login required)

View Item