Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia dalam pemutusan hubungan kerja di hubungkan dengan pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

wahid taufiq, ilham (2023) Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia dalam pemutusan hubungan kerja di hubungkan dengan pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (98kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (46kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftar isi.pdf Download (100kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_Bab 1.pdf Download (197kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (337kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (228kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (56kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_Daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (78kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai pekerja migran Indonesia yang diputus hubungan kerja secara sepihak dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Penelitian ini dilakukan di BP2MI atau Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam kenyataannya, perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia belum bisa dilaksanakan secara optimal karena beberapa kendala. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dalam melindungi para pekerja migran Indonesia, untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dalam melindungi para pekerja migran Indonesia yang diputus hubungan kerja, dan untuk mengetahui upaya BP2MI dalam melindungi pekerja migran Indonesia yang di putus hubungan kerja. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori perjanjian, perjanjian internasional, dan teori perlindungan hukum, yang menjelaskan bahwa perlu diadakannya suatu perjanjian dan pemenuhan hak dalam suatu perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan metode yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini yaitu menggunakan teknik studi kepustakaan dan wawancara yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : pertama dalam pelaksanaan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI belum memberikan perlindungan secara optimal karena masih banyak kasus pekerja migran yang belum terselesaikan. Kedua, kendala dalam pelaksanaan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ini yaitu kurangnya komunikasi antara para pekerja migran Indonesia dengan BP2MI, khususnya para pekerja yang non-prosedural, juga kurangnya evaluasi secara berkala yang membuat pengawasan terhadap para pekerja tidak bisa dilaksanakan secara optimal seperti hubungan komunikasi yang terputus antara pekerja migran Indonesia dengan BP2MI. Ketiga, upaya yang dilakukan oleh BP2MI dalam menangani kendala yang dihadapi dalam pemberian perlindungan hukum kepada para pekerja migran Indonesia yakni dengan cara meningkatkan komunikasi antara pekerja migran Indonesia dengan BP2MI dan memaksimalkan monitoring yang dilakukan pada saat pendaftaran, pemberangkatan hingga pemulangan para pekerja migran Indonesia.

Actions (login required)

View Item