Pengaruh perubahan batas usia perkawinan bagi perempuan menurut UU no. 16 tahun 2019 terhadap tingginya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Soreang

Alfarisi, Muhammad Fahmi Reksa (2023) Pengaruh perubahan batas usia perkawinan bagi perempuan menurut UU no. 16 tahun 2019 terhadap tingginya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Soreang. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (343kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (201kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (383kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (526kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (678kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (369kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (320kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (440kB) | Request a copy

Abstract

Eksistensi perubahan batas minimal usia bagi perempuan dalam melangsungkan suatu perkawinan yang termuat dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun. Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap jumlah pengajuan dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Soreang. Dinamika pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Soreang cukup signifikan, semenjak diberlakukannya UU Nomor 16 Tahun 2019 hingga tahun 2022. Namun fakta yang terjadi, adanya perubahan undang-undang tidak memberikan solusi terhadap permasalahan perkawinan dini yang terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Dinamika kasus pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Soreang 2) Dampak perubahan batasan usia minimal perkawinan terhadap permohonan pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Soreang. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang mana sistem hukum dibangun berdasarkan 3 elemen atau dikenal dengan sebutan (three elements of legal system) yakni struktur, substansi dan budaya hukum, yang bertujuan untuk menjalankan hukum dalam rangka mengangkat keadilan ditengah masyarakat. Dari teori ini didapat terjadinya suatu perubahan hukum bisa dipengaruhi oleh beberapa aspek, diantaranya wilayah, keadaan, waktu, kultur dan intensi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analisis dengan suatu pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi pustaka. Penelitian ini berfokus pada pengaruh perubahan batas usia perkawinan bagi perempuan menurut UU No.16 Tahun 2019 terhadap tingginya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Soreang. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Tujuan perubahan undang-undang batas usia perkawinan bagi perempuan untuk menanggulangi praktik perkawinan dini dinilai kurang efektif, nyatanya tidak berkesesuaian dengan fakta yang terjadi di lapangan. Pada praktiknya, mayoritas hakim menyetujui permohonan dispensasi, dengan pertimbangan yang berkaitan dengan beberapa permasalahan seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, rendahnya kesadaran kesehatan reproduksi dan mental anak, serta tradisi dalam masyarakat. Keempat hal inilah yang mendorong masyarakat mengajukan dispensasi kawin. Setelah diajukan ke pengadilan, dispensasi cenderung dikabulkan karena hakim lebih mempertimbangkan aspek kemaslahatan dari sudut pandang agama daripada aspek kesehatan mental maupun kesehatan reproduksi.

Actions (login required)

View Item