Efektivitas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya nomor 08 tahun 2015 tentang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak di kawasan HZ Mustafa Tasikmalaya tinjauan Siyasah Dusturiyah

Anwar, Nadya Asri Framesti (2022) Efektivitas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya nomor 08 tahun 2015 tentang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak di kawasan HZ Mustafa Tasikmalaya tinjauan Siyasah Dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (225kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (200kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftar Isi.pdf Download (125kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_Bab I.pdf Download (391kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (530kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (212kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (315kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (201kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (267kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus ekspoitasi anak di kawasan HZ Mustafa Kota Tasikmalaya yang seyogianya memiliki regulasi Perda No. 08 Tahun 2015 Tentanag Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak di Kota Tasikmalaya. Dalam upaya untuk menyelesaikan urusan pemerintah maka pemerintah pusat dibantu dengan adanya pemerintah daerah yang lebih dekat dengan urusan rakyat dengan membuat suatu Peraturan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas Perda No. 08 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Tasikmalaya, apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dibentuknya regulasi peraturan daerah itu dan bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap upaya pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori tentang perlindungan anak baik yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku maupun dalam perspektif siyasah dusturiyah, karena pada hakekatnya keduanya sama sama menjelaskan anak sebagai karunia Tuhan YME yang melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang utuh demi tercapainya tujuan bersama yang mengandung prinsip melindungi nyawa (an-nafsh), melindungi akal (hifzh al-aql), melindungi keturunan (hifzh an-nashl). Jenis penelitian ini menggunakan yuridis – normative yaiut metodologi penelitian yang fokus menganalisis regulasi peraturan daerah dan menganalisis lingkungan objek penelitian, observasi yang diperoleh berkaitan dengan implementasi dari Perda No. 08 Tahun 2015 Tentanag Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak di Kota Tasikmalaya. Selanjutnya dianalisis dengan Fiqh Siyasah Dusturiyah sebagai suatu objek studi. Selanjutnya sumber-sumber dan observasi dilakukan nantinya disusun secara deskriptif yang dimaksudkan untuk memperoleh data secara detail mungkin. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan disusun secara ssitematis kemudian dianalisis. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Efektivitas Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di kawasan HZ Mustafa Tasikmalaya masih belum dapat diimplementasikan disebabkan masih banyaknya kewenangan yang tidak dijalankan di pemerintahan daerah Tasikmalaya; penyebab dari belum optimalnya pelaksanaan perda ini diantaranya, pertumbuhan masyarakat yang kian meningkat, sarana penunjang pelaksanaan perlindungan anak yang kurang memadai, APBD yang kurang dalam berbagai program, kurangnya sumber daya pegawai yang berdedikasi serta perilaku masyarakat itu sendiri: Dalam hal fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan- kelembagaan yang ada di dalam masyarakat harus terdapat lembaga khusus untuk menangani anak jalanan di wilayah daerah-daerah dengan membina di suatu wadah yang dibentuk oleh pemerintah daerah agar perda tersebut dapat menjalankan kemaslahatan bagi umat dan masyarakat sekitarnya.

Actions (login required)

View Item