Tinjauan Siyasah Syar'iyyah terhadap Perkawinan Beda Agama menurut Undang Undang no.1 tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Agung no.231/PAN/HK.05/1/2019

Nurfadillah, Zikri (2023) Tinjauan Siyasah Syar'iyyah terhadap Perkawinan Beda Agama menurut Undang Undang no.1 tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Agung no.231/PAN/HK.05/1/2019. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (328kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (406kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (516kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (552kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (658kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (511kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (418kB) | Request a copy

Abstract

Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Fiqh hukumnya haram, begitupun seperti mana halnya dalam undang undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan juga didalam Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan beda agama tidak sah dan dilarang. Akan tetapi pada tahun 2019 pemerintah melalui putusan Mahkamah Agung RI mengeluarkan putusan No 231/PAN/HK.05/1/2019 yang isinya perkawinan beda agama harus dicatat di lembaga pencatatan sipil, hal tersebut merupakan tindakan yang mana seolah negara memberikan celah untuk kelangsungan perkawinan beda agama, sebab sangat kontradiktif dengan uud no 1 tahun1974 dan kompilasi hukum islam Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) Ingin mengetahui bagaimana hukum Perkawinan beda agama menurut menurut Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. (2) Ingin mengetahui bagaimana hukum dan status pernikahan beda agama berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 231/PAN/HK.05/1/2019. (3) Mengetahui maksud dan tujuan, setelah dilakukan peninjauan melalui Metode Syiasyah Syar’iyah. Adapun Tujuan Siyasah Syar’iyyah adalah suatu tindakan yang pada praktisnya mendekatkan manusia pada sebuah kemaslahatan dan terhindar dari sebuah kerusakan. Teori yang digunakan adalah Teori Siyasah Syar’iyyah Imam Ibnul Qayyim Al Jauziyah dalam bukunya Ibnul Qayyim Al Jauziyah, Al Thuruq al hukmiyah fi siyâsat al syar'iyah, tahqiq Basyir Muhammad Uyun, bahwa Syariat merupakan rambu rambu atau prinsip prinsip yang harus dijaga dan ditegakkan, terlebih hal hal yang tidak ada nash nya baik secara qath’I dalam Al Qur’an maupun As Sunnah. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah sebuah metode yang mengedepankan analisis data pustaka sehingga peneliti harus menggunakan data semaksimal mungkin agar menghasilkan penelitian lebih berkualitas dan komprehenseif. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan : (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan melarang perkawinan beda agama dan tidak mengakui adanya perkawinan beda agama, pasal 2 ayat (1). (2) Putusan Mahkamah Agung No. 231/PAN/HK.05/1/2019 menerangkan negara tidak mengakui perkawinan beda agama dan tidak dapat dicatatkan, akan tetapi apabila perkawinan tunduk pada salah satu agama pasangan dan yang lainya menundukan diri maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan dikantor pencatatan sipil. (3) Menurut Tinjauan Siyasah Syar’iyyah Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Agung No. 231/PAN/HK.05/1/2019 sudah relevan dengan tujuan dari Siyasah Syar’iyyah itu sendiri yaitu menciptakan kemaslahatan dan menghindari kerusakan agar perkawinan beda agama terawasi dan terkendalikan serta tidak menjadi liar yang akan menimbulkan kemadharatan.

Actions (login required)

View Item