Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pemberian sanksi bagi orang yang menolak vaksinasi Covid-19 menurut Pasal 13a Ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021

Marrika, Adjeng Putri (2023) Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pemberian sanksi bagi orang yang menolak vaksinasi Covid-19 menurut Pasal 13a Ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (252kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (90kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (47kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (733kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (859kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (399kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (958kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (376kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (478kB) | Request a copy

Abstract

Adjeng Putri Marrika (2023): Penelitian ini berjudul “Tinjauah Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemberian Sanksi Bagi Orang Yang Menolak Untuk Divaksin Menurut Pasal 13A Ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021” Penelitian ini di latarbelakangi oleh Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vakisin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Pasal 13 A ayat 4 Dalam pasal tersebut ditegaskan setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan,dan atau denda. Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui: 1). Bagaimana analisis yuridis terhadap pemberian sanksi bagi orang yang menolak vaksinasi Covid-19 menurut Pasal 13A Ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021, 2). Bagaimana mekanisme pemberian sanksi terhadap orang yang menolak vaksinasi Covid-19 menurut Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021, 3). Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap Pasal 13A Ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021. Kerangka Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang dilakukan menggunakan dan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah konsep-konsep, teori-teori, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan penelitian yang sedang diteliti. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu metode penelitian yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang merupakan studi dokumen, yaitu menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak/perjanjian, teori hukum dan pendapat ahli, sumber data dari Hukum Positif Perundang-undangan yang berlaku, Putusan Pengadilan serta buku-buku yang menunjang penelitian. Hasil dari penelitian ini : 1) Analisis yuridis terhadap pemberian sanksi bagi orang yang menolak vaksinasi Covid-19 menurut Pasal 13A Ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 sebagai bentuk daya paksa pemerintah terhadap masyarakat dimana saat pemerintah sedang melakukan rencana untuk pelaksaan vaksinasi terdapat sekelompok masyarakat pula dengan sengaja menggaungkan antivaksin, 2) Mekanisme pemberian sanksi terhadap orang yang menolak vaksinasi Covid-19 sebagai bentuk ketegasan dan keseriusan pemerintah dalam hal menangani pandemi Covid-19 yang ada serta mengantisipasi adanya kelompok-kelompok yang sedang melakukan provokasi dalam hal menolak diberikannya vaksin, 3) Tinjauan Siyasah Dusturiyah yaitu berdasarkan dalil-dalil kully bisa merubah gaya hidup masyarakat yang menjadikan aturan dasar perihal menetapkan suatu aturan.

Actions (login required)

View Item