Disparitas putusan perkara cerai talak : Analisis Putusan Nomor 4035/Pdt.G/2021/PA.Dpk dan Nomor 128/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

Gumelar, Aji (2023) Disparitas putusan perkara cerai talak : Analisis Putusan Nomor 4035/Pdt.G/2021/PA.Dpk dan Nomor 128/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. Diploma thesis, Uin Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (186kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (53kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (58kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (231kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (270kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (285kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (54kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (118kB) | Request a copy

Abstract

Disparitas putusan merupakan perbedaan putusan, yang mana hakim memiliki perbedaan dalam memutuskan suatu perkara baik dari pertimbangan, sampai pada amar putusan. Disparitas tersebut terjadi pada Pengadilan Tingkat Pertama putusan Nomor 4035/Pdt.G/2021/PA.Dpk dengan Pengadilan Tingkat Banding Nomor 128/Pdt.G/2022 PTA.Bdg dalam perkara cerai talak. Pihak termohon mengajukan permohonan cerai talak pada Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam amarnya menolak. Lalu pemohon mengajukan banding dengan memori banding serta termohon mengajukan kontra memori banding dengan dalil tidak ingin bercerai pada Pengadilan Tingkat Banding. Tapi Pengadilan Tingkat Banding mengabulkan permohonan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya disparitas putusan yang terjadi antara Pengadilan Tingkat Pertama/PA dengan Pengadilan Tingkat Banding/PTA dalam perkara cerai telak dengan melihat pertimbangan hakim juga metode pengambilan hukum yang dilakukan hakim. Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggunakan ketentuan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan teori penemuan hukum oleh hakim. Teori penemuan hukum yang terdiri dari beberapa metode, serta ketentuan tentang saksi sebagai alat bukti dengan menggunakan ketentuan Pasal 170 dan 171 HIR dan teori pembuktian yaitu saksi sebagai alat bukti dalam perkara cerai talak dengan memerhatikan syarat sebagai saksi baik secara formil maupun materil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis isi (content analisys), merupakan suatu metode penelitian menggunakan cara menginterpretasi menganalisis isi putusan berdasarkan pertimbangan Hakim untuk mendapat gambaran mengenai isi dari putusan dengan pendekatan yuridis normatif. Dalam hal ini adalah analisis terhadap berkas putusan Nomor 4035/ Pdt.G/ 2021/ PA.Dpk. dengan Nomor 128/ Pdt.G/ 2022/ PTA.Bdg yang mengandung disparitas. Penelitian ini yaitu menemukan bahwa Pengadilan Tingkat Pertama memiliki pertimbangan yang berdasarkan ketentuan Pasal 170, 171 HIR, dikarenakan kedua saksi pemohon yang tidak memenuhi syarat materiill, pada akhirnya menolak putusan tersebut dengan ketentuan pasal 163 HIR. Sedangkan pada Pengadilan Tingkat Banding berbeda atau bahkan tidak setuju dengan Pengadilan Tingkat Pertama, hal ini hakim memiliki pertimbangan pada yurisprudensi dalam menggunakan putusan Mahkamah Agung RI yaitu Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 serta Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, hal ini dikarenakan pihak pemohon dan termohon sudah tidak bisa hidup rukun lagi, walaupun ada kesaksian yang tidak memenuhi syarat meteril. Ini yang menjadi poin disparitas dalam putusan tersebut.

Actions (login required)

View Item