Pelaksanaan pasal 1365 KUH Perdata pada perjanjian jual beli berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung nomor 165/Pdt.G/2017/Pn.Blb"

Zulkarnain, Boyke Agung (2023) Pelaksanaan pasal 1365 KUH Perdata pada perjanjian jual beli berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung nomor 165/Pdt.G/2017/Pn.Blb". Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text COVER.pdf Download (118kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (126kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (71kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (333kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (323kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (271kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (131kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (126kB) | Request a copy

Abstract

Perjanjian jual beli dalam kehidupan sehari hari tentunya sudah tidak asing bagi masyarakat. Berdasarkan Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan adanya pihak yang dirugikan setelah terjadinya perjanjian jual beli tersebut. Salah satu contoh dari perbuatan melanggar hukum dalam perjanjian jual beli adalah terjadi pada Putusan Nomor: 165/Pdt.G/2017/Pn.Blb. Atas dasar tersebut terlihat adanya unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Hal inilah yang kemudian menjadi ketertarikan Penulis untuk meneliti pembahasan berjudul “Pelaksanaan Pasal 1365 KUH Perdata Pada Perjanjian Jual Beli Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 165/ Pdt.G/2017/Pn.Blb”. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pasal 1365 KUH Perdata terhadap perjanjian jual beli berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 165/Pdt.G/2017/Pn.Blb, untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hukum Hakim serta untuk mengetahui dan menganalisis Pasal 1365 KUH Perdata pada perjanjian jual beli berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 165/Pdt.G/2017/Pn.Blb Penelitian ini menggunakan beberapa teori yang menjadi landasan dimulai dari teori yang dikemukakan Abdulkadir Muhammad mengenai perbuatan melanggar hukum, teori ganti rugi dari Moegni Djojodirdjo, teori kepastian hukum yang digagas Satjipto Rahardjo, serta teori pertimbangan Hakim. Teori-teori tersebut dapat diketahui sebagai acuan, dalam peneletian perbuatan melanggar hukum pada perjanjian jual beli dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 165/Pdt.G/2017/Pn.Blb Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 165/Pdt.G/2017/PN.Blb yang menyatakan untuk mengabulkan gugatan perjanjian jual beli dan gugatan perbuatan melanggar hukum akan tetapi tidak mengabulkan tuntutan ganti rugi yang dialami Penggugat merupakan sebuah kontradiksi hukum, walaupun dalam pertimbangan hukum Hakim yang menyatakan putusan tersebut dirasa adil, karena dengan adanya Putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap pelaku perbuatan melanggar hukum diwajibkan melakukan ganti dari perbuatan yang dia lakukan. Seharusnya Hakim mengabulkan tuntutan ganti rugi Penggugat, karena ganti rugi dan perbuatan melanggar hukum tidak dapat dipisahkan

Actions (login required)

View Item