Penegakan Hukum terhadap kejahatan pinjaman online di Polda Jawa Barat dihubungkan dengan pasal 28 ayat (1) Juncto pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Nurjaman, Fadli (2023) Penegakan Hukum terhadap kejahatan pinjaman online di Polda Jawa Barat dihubungkan dengan pasal 28 ayat (1) Juncto pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (68kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (62kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (86kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (258kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (333kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (233kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (129kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (185kB) | Request a copy

Abstract

Pinjaman online ilegal adalah kejahatan yang mengacu pada aktivitas di mana perbuatan tersebut dapat menggunakan jaringan atau komputer sebagai sarana atau alat untuk melakukan suatu kejahatan, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab atas tingkah laku yang dilakukan melalui media internet. Dari berbagai kejahatan pinjaman online illegal yang terjadi di Polda Jawa Barat kasusnya cenderung meningkat pada tahun 2019-2021 dan dilihat juga dari data nasional bahwa pengguna pinjol terbesar di Indonesia berada di Jawa Barat. Tujuan pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap kejahatan pinjaman online ilegal di Polda Jabar, juga mengetahui kendala-kendala hukum yang dihadapi dalam penegakannya. Serta upaya hukum apa saja yang dilakukan oleh pihak Polda Jabar dalam mengatasi kendala pada kejahatan pinjaman online ilegal. Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum, yakni kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum Deskriptif Analisis dengan pendekatan Yuridis Empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan analisis data kualitatif. Sumber data yang digunakan (1) sumber data primer yaitu sumber data yang langsung dari sumbernya yakni Ditreskrimsus Polda Jabar ; (2) sumber data sekunder yaitu sumber data tidak langsung yakni artikel hukum, jurnal hukum dan buku. (1) Jenis data primer yang digunakan UUD 1945, UU No. 1 Tahun 1946, UU No.8 Tahun 1981, UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 19 Tahun 2016, UU No. 2 tahun 2002, Peraturan OJK No.77 Tahun 2016 ; (2) Jenis data sekunder yang digunakan penjelasan dari peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, pendapat para ahli dan data Ditreskrimsus Polda Jabar. Hasil penelitian ini menunjukan, Penegakan hukum terhadap kejahatan pinjaman online di Polda Jabar adalah pada dasarnya penyelidik dan penyidik di Polda Jabar dalam menegakan hukum menggunakan Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 A ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 belum terlaksana dengan baik, sebab para pelaku yang melakukan kejahatan pinjaman online belum semuanya diketahui secara pasti atau ditangkap sebagaimana kesalahan yang mereka perbuat, dengan kendalanya adalah kesadaran pada masyarakat itu sendiri juga perangkat hukum yang belum memadai. Serta upayanya adalah melakukan penyuluhan hukum dalam masyarakat juga diperlukan RUU mengenai kejahatan di dunia maya atau cyber crime.

Actions (login required)

View Item