Penegakan hukum tindak pidana penipuan jual beli online dihubungkan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di wilayah hukum Polda Jabar

Amaliah, Ni'mahtun (2023) Penegakan hukum tindak pidana penipuan jual beli online dihubungkan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di wilayah hukum Polda Jabar. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (157kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (555kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (288kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (6MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (9MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (663kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penipuan jual beli online merupakan perbuatan yang sangat merugikan terutama untuk korbannya, meskipun sudah ada peraturan yang berlaku seperti Undang-Undang ITE yang memberikan aturan dan sanksi untuk tindak pidana penipuan online namun pelaku penipuan ini masih bebas dalam melakukan aksinya. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang tindak pidana penipuan jual beli online di wilayah hukum Polda Jabar dikarenakan apabila dilihat dari data tabel yang di dapat, masih banyak kasus tindak pidana penipuan jual beli online yang belum selesai ditangani oleh pihak kepolisian Polda Jabar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui; (1) penegakan hukum tindak pidana penipuan jual beli online di wilayah hukum Polda Jabar, (2) kendala yang dihadapi dalam menangani tindak pidana penipuan jual beli online di wilayah hukum Polda Jabar, dan (3) upaya yang dilakukan penegak hukum untuk mengatasi kendala dalam menangani tindak pidana penipuan jual beli online di wilayah hukum Polda Jabar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dan pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersumber pada data sekunder, data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara yang didukung dengan studi kepustakaan. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Jabar sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan sudah menggunakan ketentuan pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun masih belum efektif. (2) Kendala yang dihadapi Polda Jabar dalam menangani tindak pidana penipuan jual beli online diantaranya, aparat penegak hukum kesulitan dalam mengungkap identitas pelaku, jarak antara pelaku dengan kepolisian, dan modus operandi yang digunakan pelaku semakin beragam. (3) Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut adalah antisipasi dengan mengandalkan ahli IT, berkoordinasi dengan polisi setempat, dan mempelajari modus-modus operandi baru yang muncul.

Actions (login required)

View Item