Penegakan hukum terhadap tindak pidana Cybercrime dengan metode Phising dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Nurhalifah, Salwa (2023) Penegakan hukum terhadap tindak pidana Cybercrime dengan metode Phising dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (122kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (590kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (336kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (7MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (8MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (9MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (850kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Tindak pidana phising merupakan kejahatan penipuan. Pengaturan mengenai tindak pidana cybercrime phising diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya peningkatan laporan kasus phising di Polrestabes Bandung. Pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 terdapat 29 kasus phising yang masih dalam proses sidik dan 3 kasus phising yang masih dalam proses lidik. Sehingga pada setiap tahunnya masih ada kasus phising yang belum terselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana Cybercrime dengan metode Phising dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di wilayah Polrestabes Bandung, untuk mengetahui kendala dan bagaimana upaya dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana Cybercrime dengan metode Phising di wilayah Polrestabes Bandung. Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum yang menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan suatu kegiatan menyerasikan antara hubungan nilai dalam kaidah untuk menciptakan kedamaian, apabila kasus Phising dapat ditegakkan dengan baik maka akan terciptanya keamanan di masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis yaitu dengan mencari fakta-fakta dari artikel berita dan menentukan objek penelitian di Polrestabes bandung untuk mendapatkan data dan melakukan wawancara mengenai permasalahan tindak pidana cybercrime dengan metode phising kemudian dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta disusun dan dianalisis menggunakan teori penegakan hukum yang menghasilkan menghasilkan gambaran penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana Cybercrime dengan metode Phising Polrestabes Bandung belum efektif, karena dari data yang diperoleh belum ada posisi kasus yang selesai. Selain itu terdapat kendala anggota yang kesulitan mencari pelaku, unit cyber yang belum ada, fasilitas yang kurang memadai dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kehajatan phising. Adapun upaya yang diambil adalah dengan meningkatkan kemampuan anggota, membentuk unit siber, melengkapi fasilitas dan meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat terkait kejahatan phising.

Actions (login required)

View Item