Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam pemungutan pajak Rumah Kos di Kota Bandung

Selviani, Evi (2022) Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam pemungutan pajak Rumah Kos di Kota Bandung. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (cover) cover evi.pdf Download (90kB) | Preview
Preview	Text (abstrack) abstrack evi.pdf Download (114kB) | Preview
Preview	Text (daftar isi) Daftar Isi EVI.pdf Download (117kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) bab I.pdf Download (312kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (539kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (133kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (295kB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (111kB) | Request a copy
	Text (daftar pustaka) Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (206kB) | Request a copy

Abstract

Kota Bandung merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, dimana hal tersebut berdampak kepada banyaknya Perguruan Tinggi Negeri Maupun Swasta. Hal itu menjadikan banyaknya mahasiswa dari luar Kota Bandung yang pindah dan menetap di Kota Bandung, selain itu unit usaha industri juga berkembang dengan pesat di Kota Bandung, yang menjadikan banyaknya pekerja yang dari luar Kota Bandung akhirnya menetap di Kota Bandung. Selain itu, pusat perdagangan modern maupun tradisional di Kota Bandung juga semakin meningkat. Alasan-alasan tersebutlah yang menjadikan banyaknya usaha Rumah Kos di Kota Bandung. Pajak rumah kos termasuk kedalam Pajak Daerah karena menjadi salah satu objek dari Pajak Hotel. Dikota Bandung, sesuai dengan amanat dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung yang berwenang atas segala kepentingan yang berkaitan dengan Pajak Rumah Kos adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Pajak Rumah Kos sendiri menerapkan system Self Assessment yang mewajibkan wajib pajaknya untuk bersifat aktif dalam menghitung dan melaporkan pajak terutangnya, sedangkan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah bersifat pasif. Penelitian ini mempunyai kesimpulan permasalahan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah terkait pajak rumah kos dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah terkait Pajak Rumah Kos di Kota Bandung. Dan teori yang digunakan adalah teori negara hukum, otonomi daerah dan teori kewenangan. Metode penelitan yang dipakai adalah deskriptif analitis, metode penelitian yang bertujuan memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diteliti untuk kemudian di analisis dengan pendekatan yuridis Normatif-Empiris yang bertempat di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Bersumber pada hasil riset yang dimiliki, hasil penelitian tesis ini adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung kurang efektif dalam menjalankan tugas dan fungsingnya sebagai Lembaga yang berwenang atas segala hal yang menjadi objek pajak daerah, yang salahsatunya adalah pajak rumah kos. Terdapat 2 hal yang menjadikan faktor-faktor tersebut terjadi, pertama dari aspek dasar hukumnya yang memang kurang detail mengatur mengenai pajak rumah kos dan juga dari aspek sumber daya manusianya, SDM Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai Lembaga yang berwenang dan juga dari wajib pajak itu sendiri, yang berkaitan dengan kesadaran, pemahaman, dan juga kepatuhannya sebagai wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan, menghitung dan membayar pajak terutangnya sendiri. Kata Kunci : Tugas dan Fungsi, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pajak Rumah Kos

Actions (login required)

View Item